Komisi X Dorong Konsep Sekolah Swasta Dibiayai APBN

    Arga sumantri - 08 Juli 2020 10:13 WIB
    Komisi X Dorong Konsep Sekolah Swasta Dibiayai APBN
    Ketua Komisi X Syaiful Huda (kiri). Dokumentasi Pribadi
    Jakarta: Komisi X DPR mendorong pemerintah menerapkan konsep Sekolah Amanat Undang-Undang (SAU). Konsep ini disebut bisa menjadi solusi masalah daya tampung sekolah negeri yang menjadi salah satu pemicu kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saban tahun ajaran baru.

    "Konsep SAU adalah sekolah swasta yang dibiayai APBN sehingga mempunyai kualitas seperti sekolah negeri. Dengan SAU ini calon siswa maupun orang tua siswa kian banyak opsi dalam memilih sekolah yang berkualitas," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.

    Huda menjelaskan keterbatasan akses menjadi salah satu persoalan besar pendidikan di Indonesia. Kondisi ini salah satunya tercermin dari angka partisipasi murni (APM) nasional, baik di tingkat SMA, SMP, maupun SD. Ia mengatakan, di setiap jenjang pendidikan tersebut angka anak usia didik yang tidak bisa bersekolah masih cukup besar. Contohnya, APM nasional jenjang SMA di kisaran 40 persen, SMP 30 persen, dan SD 3 persen.

    "Keterbatasan akses ini salah satunya dipicu karena daya tampung sekolah negeri yang terbatas sehingga tidak bisa menampung seluruh anak usia didik di masing-masing jenjang. Maka wajar jika setiap tahun PPDB akan kisruh apapun metodenya karena banyaknya pihak-pihak yang kecewa," ujarnya.

    Menurut Huda, SAU bisa menjadi solusi jangka pendek dan murah mengingat saat ini banyak sekolah-sekolah swasta yang menyediakan layanan pendidikan. Hanya saja, kata dia, sebagian besar sekolah-sekolah tersebut dikelola sekadarnya karena keterbatasan biaya. 

    "Jika konsep SAU ini dilaksanakan maka pemerintah hanya wajib menyediakan biaya operasional sekolah tanpa terbebani dengan urusan infrastruktur maupun ketersediaan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

    Baca: FSGI: Kuota Jalur Zonasi Menurun Setiap Tahun

    Konsep ini, kata Huda jauh lebih murah dibandingkan jika pemerintah harus membangun unit-unit sekolah baru untuk menampung seluruh peserta didik. Apalagi, dalam satu dua tahun ke depan, anggaran pemerintah akan lebih banyak digunakan untuk memulihkan berbagai sektor terdampak wabah virus korona (covid-19). 

    "Saat ini pemerintah dengan keterbatasan anggaran tidak mungkin dalam waktu singkat pemerintah bisa membangun unit sekolah baru yang dibutuhkan agar sesuai dengan jumlah peserta didik, sedangkan Konsep SAU bisa diterapkan dalam waktu 1-2 tahun ke depan," jelasnya.

    Guna menjaga kualitas SAU, kata Huda, bisa digunakan sistem diskualifikasi. Jika sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh APBN tidak mampu memenuhi standar akademik, maka pada tahun berikutnya mereka didiskualifikasi dengan tidak lagi menerima biaya operasional sekolah. 

    "Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tinggal menentukan standar akademik yang harus dicapai sekolah-sekolah swasta. Jika tidak tercapai ya tinggal didiskualifikasi," katanya.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan konsep SAU telah diterapkan di banyak Negara lain. Amerika Serikat misalnya, ada konsep Carter School yang telah diterapkan sejak tahun 2000 dan meningkatkan akses pendidikan bagi banyak anak usia didik. Konsep ini juga telah banyak disuarakan oleh peggiat Pendidikan di tanah air. 

    "Saya mempunyai komitmen untuk mengusulkan konsep ini agar terakomodasi dalam pembahasan revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang akan dibahas tahun depan," ungkapnya.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id