Kemendikbud: SKB Seragam Sekolah Tak Mengurangi Hak Beragama

    Antara - 04 Februari 2021 21:38 WIB
    Kemendikbud: SKB Seragam Sekolah Tak Mengurangi Hak Beragama
    Dirjen Paud Dikdasmen Kemendikbud Jumeri. Tangkapan layar.



    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam tidak mengurangi hak beragama. SKB ini justru dinilai menjamin hak-hak dalam beragama.

    "Ini tidak mengebiri atau mengurangi hak-hak agama manapun, tetapi justru meluruskan agar hak-hak itu bisa dijamin," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Kamis, 4 Februari 2021.






    Jumeri menekankan bahwa pemerintah hanya melarang satuan pendidikan dan pemerintah daerah mewajibkan peserta didik mengenakan seragam dengan kekhususan agama tertentu. Bukan hanya menolak 'pemaksaan', SKB ini juga tak membolehkan adanya pelarangan penggunaan seragam atau atribur khusus keagamaan.

    "Melarang tidak boleh, mewajibkan juga tidak boleh," ucap Jumeri.

    Baca: Kasus SMKN 2 Padang Bukan Alasan Tunggal SKB Seragam Sekolah

    Keputusan untuk mengenakan seragam dan atribut dengan kekhususan agama, menurut dia, sepenuhnya diserahkan kepada peserta didik dan orang tua. Jumeri mengatakan bahwa Kemendikbud menerima laporan mengenai adanya larangan kepada siswi muslim mengenakan busana muslimah dan pewajiban siswi nonmuslim mengenakan busana muslimah.

    Kedua hal itu, menurut dia, sama-sama tidak boleh dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah. "Jadi sekali tidak ada yang dikebiri. Kita tidak melarang dan juga tidak mewajibkan," terangnya.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan surat keputusan bersama mengenai penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah dasar dan menengah negeri.

    Baca: Fakta-Fakta Tentang SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah

    Menurut SKB itu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. SKB itu juga mewajibkan pemerintah daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang pengenaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

    Pelanggaran terhadap ketentuan dalam SKB tersebut bisa dikenai sanksi. Termasuk, sanksi yang berkaitan dengan pemberian bantuan pemerintah di bidang pendidikan.

    Ketentuan dalam SKB tiga menteri itu dikecualikan bagi Aceh sesuai dengan kekhususan provinsi berdasarkan peraturan perundangan mengenai pemerintah Aceh.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id