P2G: Pembatalan SKB Seragam Sekolah Picu Intoleransi di Sekolah

    Antara - 09 Mei 2021 01:58 WIB
    P2G: Pembatalan SKB Seragam Sekolah Picu Intoleransi di Sekolah
    ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Seragam Sekolah oleh Mahkamah Agung (MA) berpotensi memicu intoleransi di sekolah.

    “P2G khawatir dengan pembatalan SKB 3 Menteri ini, potensi sikap intoleransi, baik melalui aturan sekolah maupun Perda akan terus bermunculan ke depannya,” ujar Satriwan di Jakarta, Sabtu. 8 Mei 2021.

     



    Sehingga, sekolah tidak lagi menjadi tempat untuk menyemai nilai kebinekaan. Oleh karena itu, P2G berharap para kepala daerah dan kepala sekolah untuk tetap menghargai dan menyuburkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan sesuai Pancasila di sekolah.

    P2G mengingatkan kembali bagi kepala sekolah dan kepala daerah bahwa aturan mengenai seragam sekolah siswa masih ada dalam Permendikbud No 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah sebagai acuan seragam sekolah bagi siswa.

    Dia menjelaskan di sekolah banyak terjadi sikap intoleransi terkait simbol dan pakaian bercirikan agama. Sikap yang menunjukkan intoleransi tersebut dilakukan oleh sekolah, guru atau kepala sekolah maupun oleh Kepala Daerah dengan alasan diatur oleh Perda atau sejenisnya.

    Baca juga:  Nadiem: Praktik Intoleransi Banyak Terjadi di Sekolah dan Kampus

    Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukan kasus baru. Dalam catatan P2G misalnya, pernah ada kasus pelarangan penggunaan jilbab di SMAN 1 Maumere (2017) dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari (2019).

    Jauh sebelumnya, di 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. "Sedangkan kasus terkait kewajiban mengenakan jilbab bagi semua siswa terjadi di SMP negeri di Kabupaten Banyuwangi (2017), sebuah SD negeri di Kabupaten Gunung Kidul yang mewajibkan semua kelas 1 mengenakan busana Muslim (2019),” sebutnya.

    P2G awalnya sempat khawatir karena secara yuridis formal, SKB 3 Menteri tidak dapat membatalkan sebuah Perda. Kemudian pengaturan seragam sekolah pun sudah ada, mengingat sudah adanya Permendikbud No 45/2014.

    Baca juga:  Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Soal Pembatalan SKB Seragam Sekolah

    Selain itu, juga ada sejumlah poin di SKB tersebut yang multitafsir, seperti poin tiga dan poin lima. Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag, kata Satriwan, mesti duduk bersama kembali agar ada tindak lanjut merespons keputusan MA tersebut.

    “P2G sepakat jika fenomena intoleransi di dunia pendidikan harus segera diakhiri melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, pemerintah dapat saja mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait Pengaturan Seragam Sekolah dengan dasar penghargaan terhadap nilai-nilai toleransi, kebinekaan, berkeadilan, inklusif, dan transparansi agar kedudukannya secara hukum lebih kuat,” ujarnya.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id