comscore

FRI Berharap Permendikbudristek PPKS Bikin Suasana Belajar Kondusif

Ilham Pratama Putra - 09 November 2021 14:00 WIB
FRI Berharap Permendikbudristek PPKS Bikin Suasana Belajar Kondusif
Ketua FRI, Panut Mulyono. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Jakarta: Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Panut Mulyono menyambut baik hadirnya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dia menilai Permendikbudristek tersebut dapat menjadi acuan Perguruan Tinggi dalam PPKS meski saat ini masih menuai kontroversi.

"Permendikbudristek ini harapannya sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan pengambilan tindakan terkait PPPK di kampus maupun luar kampus," kata Panut kepada Medccom.id, Selasa 9 November 2021.
Acuan itu diperlukan sebab, sudah selayaknya kampus memiliki fokus untuk menangani masalah kekerasan seksual. Sebagai rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Panut pun sebelumnya telah membuat peraturan untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual.

"Sebelum ada Permendikbudristek ini, bahkan UGM sudah punya peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 tentang PPKS. Agar penanganan kasus itu menjadi lebih cepat, akurat, dan sanksi yang diberikan juga setara dengan kesalahannya," sebutnya.

Kini dengan adanya Permendikbudristek 30 tahun 2021 itu, pihaknya tinggal melihat apa yang perlu disesuaikan pada Peraturan Rektor. Dia berharap kehadiran Permendikbudristek tersebut membuat kampus menjadi tempat belajar yang lebih kondusif.

"Harapannya kampus menjadi tempat belajar kondusif, orang yang berani bermain terkait PPKS itu akan takut, karena aturan jelas, penanganan cepat, dan sanksi tidak main-main," terangnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menuai kontroversi. Sebab, dalam pasal 5 Permendikbudristek tersebut seolah tersirat tindakan kekerasan seksual bisa dilegalkan jika mendapat persetujuan korban.

Baca juga:  Forum Rektor Indonesia Minta Permendikbudristek PPKS Diperbaiki
 
Untuk itu, agar tak memunculkan interpretasi negatif semacam itu, Panut meminta agar redaksional dari Permendikbudristek diperbaiki. Agar tak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat.
 
"Kalau saran saya, ya silakan diperbaiki saja, agar apa yang tertulis di Permendikbudristek itu tidak menjadi multitafsir.  Tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dalam arti sesuatu yang diizinkan misalnya suka sama suka diartikan boleh, ya tidak begitu," kata Panut kepada Medcom.id, Selasa, 9 November 2021.

(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id