Muhammadiyah Sebut Permendikbudristek 30/2021 Cacat Formil

    Ilham Pratama Putra - 09 November 2021 10:15 WIB
    Muhammadiyah Sebut Permendikbudristek 30/2021 Cacat Formil
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lincolin Arsyad menyebut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) tak memenuhi asas keterbukaan. Aturan ini disebut cacat secara formil.

    "Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak memenuhi  asas keterbukaan dalam proses pembentukannya," ujar Lincolin dalam keterangannya, Selasa, 9 November 2021.

     



    Ia mengatakan, tidak terpenuhinya asas keterbukaan tersebut lantaran pihak-pihak yang terkait dengan materi Permendikbudristek 30/2021 tidak dilibatkan secara luas, utuh, dan minimnya informasi dalam setiap tahapan pembentukan. Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    "Dalam aturan tersebut menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan menteri harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan," ungkapnya.

    Baca: Permendikbudristek Penanganan Kekerasan Seksual Dinilai Tak Jelas Dasar Hukumnya

    Ia juga menilai Permendikbudristek itu tidak tertib materi muatan. Setidaknya terdapat dua kesalahan materi muatan yang mencerminkan adanya  pengaturan  yang melampaui  kewenangan.

    "Yaitu Pertama, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur  materi muatan yang  seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional," tutur dia.

    Kedua, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur  norma yang bersifat terlalu rigid. Sehingga, mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi, sebagaimana diatur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012  tentang  Pendidikan Tinggi.

    "Dibuktikan melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Sesuai Pasal 23 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021," tuturnya.


    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id