BSNP Sebut PP 57 Tergesa-gesa dan Tidak Matang

    Ilham Pratama Putra - 03 Mei 2021 17:21 WIB
    BSNP Sebut PP 57 Tergesa-gesa dan Tidak Matang
    Anggota BSNP, Doni Koesoema. Foto: Zoom



    Jakarta:  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuai polemik, sebab bukan hanya tak menyertakan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Namun juga menyisakan persoalan lain, sehingga membuat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyebut PP 57 ini tidak dipersiapkan secara matang.

    "Kekagetan-kekagetan masyarakat terhadap isi PP 57 menunjukkan bahwa pembuatan PP 57 ini tergesa-gesa dan tidak disiapkan secara matang," kata Anggota BSNP, Doni Koesoema dalam keterangannya, Senin 3 Mei 2021.






    Sebelumnya Kemendikbud-Ristek menyatakan ide awal munculnya PP 57 ialah untuk mengganti PP nomor 19 tahun 2005. Dimana pihak Kemendikbud-Ristek tengah melakukan persiapan kebijakan asesmen nasional.

    Namun, tak menyertakan instrumen Pancasila dan Bahasa Indonesia dinilai sebagai sebuah kelalaian. Sebab, jika persoalannya adalah untuk memberi legitimasi kebijakan asesmen nasional, Doni mengkritisi mengapa bukan pasal-pasal terkait Ujian Nasional (UN) saja yang dihapuskan.

    "Mengapa hal-hal fundamental yang menjadi amanat UU Sisdiknas untuk diatur dalam PP justru dilewatkan, dibiarkan, dan sengaja tidak diatur?" terang dia.

    Terlebih, ketika UN dihapuskan, keberadaan BSNP sebagai penyelenggara UN juga ikut dihapuskan. Padahal, menyelenggarakan UN hanyalah tugas tambahan yang tidak ada di amanat UU Sisdiknas.

    "Pemerintah sebenarnya bisa saja menghapus pasal tentang tugas BSNP sebagai penyelenggaran UN, tidak perlu menghapus keberadaan BSNP sebagai badan," sebut Doni.

    Baca juga:  Menghilang Dari PP 57 Tahun 2021, Sinyal Pembubaran BSNP Menguat

    Yang lebih mengherankan baginya, badan dan lembaga yang memiliki nomenklatur juga dihapuskan. Selain BSNP, badan dan lembaga lain yang memiliki nomenklatur juga hilang, seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah dan Madrasah (BAN S/M), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

    "Beberapa jabatan yang memiliki tugas dan fungsi juga hilang, seperti pengawas sekolah untuk pendidikan formal dan penilik sekolah untuk pendidikan nonformal. Lebih lagi, peranan Dewan Pendidikan sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas untuk diatur dalam PP juga dihapus dan tidak diatur," tutup dia.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id