Kemendikbud: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tetap Berasas Nirlaba

    Ilham Pratama Putra - 06 Oktober 2020 19:55 WIB
    Kemendikbud: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tetap Berasas Nirlaba
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikdbud) meminta publik tak khawatir masuknya klaster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Sebab, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), masih menjadi acuan untuk UU Ciptaker.

    "Adapun perizinan pendirian satuan pendidikan tetap berpedoman kepada ketentuan yang diatur di dalam UU Sisdiknas, UU Dikti, UU pemerintah daerah juga masih berlaku dan menjadi acuan untuk UU Ciptaker," ujar Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud, Evy Mulyani, kepada Medcom.id, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Beleid yang menjadi polemik warga pendidikan yaitu Pasal 65 yang mengatur izin pendirian satuan pendidikan. Evy mengatakan, izin pendirian satuan pendidikan bakal dikawal lewat Peraturan Pemerintah (PP) dan dipastikan tetap berprinsip nirlaba.

    "Mekanisme perizinan pendirian satuan pendidikan tidak akan disamakan dengan mekanisme perizinan pendirian bidang usaha lainnya yang berprinsip laba. Hal ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Detail dari pasal UU (Ciptaker) ini yang kemudian akan diatur dalam PP," jelas Evy.

    Baca: Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Ketua Komisi X: Saya Kecewa

    Munculnya klaster pendidikan dalam UU Ciptaker mengagetkan banyak pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Sebab, saat UU Ciptaker masih berbentuk draf rancangan, klaster pendidikan disebut ditarik dari pembahasan.

    Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS), hingga Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) merasa dikelabui DPR. Sebab, klaster pendidikan nyatanya masih masuk dalam UU Ciptaker yang baru saja disahkan.

    Kekecewaan juga datang dari Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan sempat menyambut gembira keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU Ciptaker beberapa pekan lalu. Namun, secara mengejutkan dalam pengesahan UU Ciptaker masih ada satu pasal yang menyeret dunia pendidikan.

    "Satu pasal di situ (pasal 65), satu sikap saya, kecewa," kata Huda kepada Medcom.id, Selasa, 6 Oktober 2020.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id