Organisasi Guru Khawatir Nadiem Hapus Sistem Zonasi

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 10 Desember 2019 22:45 WIB
    Organisasi Guru Khawatir Nadiem Hapus Sistem Zonasi
    Ilustrasi. Foto: MI/Aries Munandar
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku khawatir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim akan menghapus kebijakan Sistem Zonasi.  Sistem zonasi dinilai perlu dilanjutkan, karena dapat menjadi pintu masuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Wakil Sekretariat Jenderal FSGI, Satriwan Salim menilai Zonasi merupakan pintu masuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.  “Zonasi itu menjadi pintu masuk perbaikan pendidikan secara nasional, itu adalah hal yang progresif,” ungkap Satriwan di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

    Ia juga menyebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi sudah sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-undang perlindungan anak.  Melalui dua payung hukum ini, telah memberi kesempatan kepada seluruh anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan.

    “Zonasi untuk melindungi hak siswa atau anak,” tuturnya.

    Meski mendukung agar zonasi tetap ada, Satriwan menyebut FSGI memberi beberapa catatan terhadap pelaksanaannya. Salah satunya masih kurangnya sosialisasi sistem zonasi itu sendiri yang memicu terjadinya kekacauan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah. 

    “Terkait pendataan yang sangat minimalis di daerah daerah sehingga ada sekolah yang kekuarangan siswa, di sisi lain juga ada sekolah yang kelebihan siswa, ditambah sosialisasi yang minim dari pemerintah kepada orang tua siswa,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, prinsip FSGI apapun model sistem zonasi PPDB nantinya, yang terpenting adalah tidak ada yang dirugikan, baik siswa maupun guru.  “Silakan saja mengubah komposisi persentase, jarak misalnya, menurunkan menjadi 70-75%. Tetapi terpenting hak anak yang akademiknya di bawah, tak mampu secara ekonomi, dan berumah dekat sekolah agar dapat bersekolah di sekolah yang dekat jaraknya dari rumahnya,” jelasnya.

    Ia menegaskan, bahwa Sudah menjadi keharusan pemerintah daerah melengkapi sarana-prasarana sekolah, ruang kelas jika di zona tersebut kelebihan peserta didik pendaftar. Termasuk sebaran gurunya (di satu zona) karena tak berimbang dengan jumlah siswa. 

    “Kemudian pendataan siswa harus dimulai dari sekarang. Makanya dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara kepala daerah (dinas). Agar PPDB dengan skema baru ini justru tidak memproduksi masalah baru yang merugikan hak calon peserta didik,” tandasnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id