BSNP: Penghapusan UN Butuh Revisi Regulasi

    Syarief Oebaidillah - 13 Desember 2019 21:29 WIB
    BSNP: Penghapusan UN Butuh Revisi Regulasi
    Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala
    Jakarta:  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim tentang penghapusan Ujian Nasional ( UN) pada 2021 harus dibarengi dengan merevisi regulasi yang mengaturnya.  Penghapusan UN merupakan salah satu dari penyesuaian empat kebijakan pokok pendidikan "Merdeka Belajar" yang digagas Nadiem. 

    Hal tersebut dikemukakan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema.  Menurutnya, amanat Undang-undang yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah negara melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

    "Apa yang disampaikan Mendikbud Nadiem belum selaras dengan PP tersebut. Kecuali beliau akan merevisi PP yang disesuaikan dengan konsepnya tentang evaluasi.  Intinya, proses pendidikan selalu melalui evaluasi agar ada alat ukur keberhasilan," tegasnya.

    Ditanya contoh negara negara yang meniadakan UN, menurutnya semua negara menerapkan standar ala UN atau ujian berstandar nasional.  "Sejauh saya tahu banyak negara tetap menerapkan UN hanya fungsi dan tujuannya berbeda. Finlandia saja ada, tapi hanya di akhir tahun sebelum kelulusan ke universitas," ujarnya.

    Di Finlandia, lanjut dia, UN dilakukan pada akhir tahun sebelum masuk universitas dan dikaitkan dengan seleksi masuk universitas. Di Negara bagian AS, Massacchusset ada MCAS test.

    Menguji matematika, sains, dan bahasa, "Sebab ini menjadi benchmark lulusan SMA di negara bagian Massachusett agar dapat bersaing dengan siswa lain yang masuk ke Silicon Valley," ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno menyebut, soal yang akan diujikan dalam asesmen pengganti UN tersebut berisi kombinasi dari berbagai variasi model soal.  Mulai dari esai hingga pilihan benar atau salah.
     
    "Variasi banyak. Kombinasi antara esai, pilihan benar salah, mengurutkan, re-arrange, juga jawaban pendek. Tidak hanya satu jawaban," jelas Totok kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.

    Totok menjelaskan, di sistem penilaian yang baru tidak akan mengujikan mata pelajaran seperti UN. Substansi pengujian ada pada literasi, pemahaman bahasa, penggunaan nalar, serta pemahaman wacana.
     
    "Tidak ada mata pelajaran, tidak ada hafalan, lebih pada analisis penalaran," terangnya.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id