Pembatalan SKB Seragam Sekolah Berpotensi Perpanjang Kasus Intoleransi

    Ilham Pratama Putra - 10 Mei 2021 17:28 WIB
    Pembatalan SKB Seragam Sekolah Berpotensi Perpanjang Kasus Intoleransi
    Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim. Foto: Zoom



    Jakarta: Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengaku terkejur atas dibatalkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang seragam sekolah oleh Mahkamah Agung (MA). Pembatalan itu dapat berpotensi memperpanjang kasus intoleransi di sekolah.

    "P2G khawatir dengan pembatalan SKB Tiga Menteri ini, potensi sikap intoleransi baik melalui aturan sekolah maupun Peraturan Daerah akan terus bermunculan ke depannya," kata Satriwan dalam keterangnya, Senin, 10 Mei 2021.

     



    Dengan begitu, dikhawatirkan pula sekolah tidak lagi dapat menampung beragam kepercayaan. Sehingga sekolah tidak lagi menjadi tempat untuk menyemai nilai kebinekaan.

    "Oleh karena itu P2G berharap para kepala daerah dan kepala sekolah tetap menghargai dan menyuburkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan sesuai Pancasila di sekolah," sebutnya.

    Sebelumnya, MA mengabulkan uji materi SKB 3 Menteri yang mengatur atribut dan seragam sekolah.  Adapun permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Sayuti Dt Panghulu. Dia adalah Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

    Baca juga:  Tanggapan Kemendikbudristek Soal MA Batalkan SKB Seragam Sekolah
     
    Dalam perkara dengan registrasi 17/P/HUM/2021 itu, hakim yang memutus Irfan Fachrrudin, Is Sudaryono dan Yulius.  Pihak tergugat dalam perkara tersebut adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
     
    "Kabul permohonan HUM (Hak Uji Materi)," demikian petikan putusan tersebut. Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro enggan memberikan keterangan kepada Media Indonesia.
     
    SKB 3 Menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah, mengatur kewajiban pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk mencabut aturan terkait atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri. Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Genius Umar sempat menolak pemberlakuan SKB 3 Menteri tersebut.
     
    Dia menekankan bahwa tidak ada aturan di kotanya yang mewajibkan siswa nonmuslim untuk memakai kerudung di sekolah. Sehingga, tidak perlu menerapkan SKB 3 Menteri.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id