Miskin Informasi, Rektor Belum Bisa Sosialisasi UU Ciptaker ke Mahasiswa

    Ilham Pratama Putra - 13 Oktober 2020 20:27 WIB
    Miskin Informasi, Rektor Belum Bisa Sosialisasi UU Ciptaker ke Mahasiswa
    Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus Rektor UNS Jamal Wiwoho. Dok UNS
    Jakarta: Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Jamal Wiwoho menyatakan Undang-Undang Ciptaker (UU Ciptaker) belum bisa disosialisasikan ke mahasiswa. Sebab, draf resmi atau naskah final UU Ciptaker yang telah disahkan belum bisa diakses.

    "Sekarang kita memang miskin informasi, kita belum mendapatkan (draf final UU Ciptaker). Kedua, akurasi tentang informasi (UU Ciptaker), validitas informasi ini benar atau tidak kita belum bisa pastikan, kalau ternyata kita sosialisasi yang belum valid, kan repot juga," ujar Jamal kepada Medom.id, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Jamal menambahkan, UU Cipta Kerja perlu dipelajari secara utuh sebelum memberikan pemahaman terkait baik buruknya omnibus law tersebut. Menurutnya, setelah ada draf resmi, barulah bisa dikaji mana pasal yang baik dan mana pasal yang buruk.

    "Jadi jangan sampai kita mengira-ngira, oh ini keuntungannya ada positif dan negatif. Kita harus lihat betul undang-undangnya, pasalnya, dan ayatnya," ujar Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

    UU Ciptaker pun, kata dia, harus dikaji secara akademik. Pembahasan harus dilakukan dengan berbagai pihak di kampus. Bagi Jamal, proses uji publik bisa dilakukan dalam bentuk  seminar yang mengundang birokrat, DPR, pengusaha, buruh, dan mahasiswa.

    "Jangan sampai kita sudah keras-keras (bersuara) tapi ternyata enggak pas. Kalau sudah komprehensif baru disosialisasikan ke kampus," ungkapnya.

    Baca: Rektor UNS Percaya UU Cipta Kerja Melindungi Buruh

    Sebelumnya, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk pimpinan perguruan tinggi. Salah satunya, memuat imbauan tentang mahasiswa agar tidak ikut unjuk rasa, dan dosen untuk tidak memprovokasi mahasiswanya mengikuti demonstrasi.

    Ditjen Dikti juga meminta seluruh sivitas akademika membangun dan menyosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis objektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dan dengan cara-cara yang santun.

    Surat itu juga menginstruksikan para dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan lainnya. 

    "Tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti/mengadakan kegiatan demonstrasi/ujuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pada mahasiswa," tulis surat yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id