Epidemiolog: Ketimbang Bicara Sanksi, Pemerintah Diminta Fokus Penuhi Kebutuhan Vaksin

Yogyakarta: Narasi ancaman sanksi administratif hingga pidana bagi yang menolak disuntik vaksin covid-19 mengemuka. Ini menjadi sorotan setelah munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan P{elaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Covid-19.

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama mengatakan dirinya tidak sepakat jika ada sanksi untuk yang menolak divaksin. Sebab, komunikasi dan edukasi soal perlunya vaksin untuk penanggulangan Covid-19 juga belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. 
"Saya termasuk yang kurang setuju ada denda untuk vaksin karena usaha komunikasi dan edukasi pemerintah belum terlihat maksimal," kata Bayu Satria, mengutip siaran pers UGM, Kamis, 18 Februari 2021.

Menurut Bayu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah menyiapkan ketersediaan vaksin sebanyak mungkin agar semua lapisan masyarakat bisa mendapatkannya. "Yang paling utama tetap ketersediaan vaksin dulu," paparnya.

Baca: Kenali Gejala Long Covid, Muncul Usai Pulih dari Covid-19

Ia sepakat dengan usulan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bagi mereka yang menolak disuntik vaksin pada saat ini sebaiknya dimundurkan jadwal untuk menerima vaksin. Namun, dibarengi adanya edukasi dan memvaksinasi orang lain yang dianggap lebih membutuhkan.

"Ya sudah dimundurkan ke periode paling akhir. Tujuannya mungkin bisa berubah ketika makin lama melihat mereka yang divaksin lebih banyak sekali efek positifnya daripada yang negatif," paparnya

Menurut dia, target pemerintah vaksinasi bisa tuntas hingga akhir tahun ini sulit dicapai. Pasalnya, ketersediaan vaksin yang dinilai masih kurang, hingga belum adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam jumlah banyak. 

"Kalau tidak ada usaha sangat besar untuk memenuhi kebutuhan saya kira akan sulit karena untuk tahap dua saja kita masih kurang tersedia vaksinnya," ungkapnya.

(AGA)