Fakta-Fakta Tentang SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah

    Arga sumantri - 04 Februari 2021 07:26 WIB
    Fakta-Fakta Tentang SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah
    Penandatanganan SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah secara virtual. Foto: Tangkapan layar.



    Jakarta: Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan. SKB diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

    SKB Tiga Menteri ini muncul imbas polemik aturan seragam di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat, yang menyedot perhatian publik, beberapa waktu lalu. Sekolah tersebut menganjurkan seluruh siswinya memakai jilbab, termasuk nonmuslim. Peristiwa ini menyeruak ke permukaan usai viral di media sosial.






    Medcom.id merangkum fakta-fakta tentang SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah. Berikut ulasannya: 

    1. Berlaku untuk Sekolah Negeri

    SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah ini berlaku untuk sekolah negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan.

    "Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua, itu bukan keputusan daripada sekolah di dalam sekolah negeri," ujar Nadiem.

    Berita selengkapnya di sini

    2. Tidak Berlaku di Aceh

    Mendikbud Nadiem Makarim menekankan, SKB soal seragam sekolah ini tidak berlaku di Provinsi Aceh. Sebab, Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap menggunakan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan daerah tersebut.

    "Para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," kata Nadiem.

    Berita selengkapnya di sini
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id