Mendikbud Beri Otonomi Kampus untuk Buka Prodi Baru

    Syarat Buka Prodi Baru, Kampus Diminta 'Nikah Massal'

    Ilham Pratama Putra - 24 Januari 2020 18:30 WIB
    Syarat Buka Prodi Baru, Kampus Diminta 'Nikah Massal'
    Mendikbud, Nadiem Makarim dalam peluncuran "Kampus Merdeka" di Gedung Kemendikbud di Jakarta (24/1). Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
    Jakarta:  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyebut, ke depan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS) akan memiliki otonomi dalam membuka Program Studi (Prodi) baru.  Otonomi tersebut diberikan jika sejumlah persyaratan telah dipenuhi.

    Nadiem mengatakan, otonomi tersebut akan diberikan salah satunya jika pihak Perguruan Tinggi mampu melakukan "pernikahan" atau kolaborasi dengan pihak ketiga.  Di antaranya organisasi kelas dunia hingga industri kelas dunia.

    "Jadi, di sini kami ingin adakan 'Pernikahan Massal' antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas, untuk menciptakan prodi-prodi baru," kata Nadiem di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jum'at 24 Januari 2020.

    Adapun kerja sama yang dapat dibangun kampus dengan pihak ketiga, mulai dari organisasi kelas dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Bank Dunia.  Selanjutnya kerja sama industri kelas dunia juga menjadi pilihan syarat lain yang dapat dipenuhi kampus untuk dapat membuka prodi baru.

    "Salah satunya dengan BUMN maupun BUMD, dan yang keempat adalah masuk top QS 100 Universities.  Kalau prodi ini bisa membuktikan ada kerja sama dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan diberikan izin membuka program studi," Jelas Nadiem.

    Pihaknya memastikan tak ada celah bagi kampus untuk melakukan penipuan kerja sama. Sebab kampus harus menunjukkan kerja sama dengan mitranya dalam penyusunan kurikulum prodi.

    "Kedua, ada program magangnya di pihak ke tiga. Dan ketiga, ada perjanjian kerja sama dari sisi rekrutmen. Artinya lulusan prodinya harus ada perjanjian kerja sama dari sisi rekrutmen perusahaan tersebut maupun Non Governmnet Organization (NGO) dunia maupun BUMN dan BUMD tersebut," jelas pendiri Gojek ini.

    Nadiem mengakui, kebijakan ini dikeluarkan karena pembukaan izin prodi di Perguruan Tinggi (PT) menjadi tantangan besar.  Selama ini perguruan tinggi ditantang untuk menjawab semua kebutuhan industri, kebutuhan negara, dan lain-lain.

    "Tetapi pada saat ingin berinovasi menciptakan mata kurikulum baru dan prodi baru, proses untuk mendapatkan izin tersebut dari Kementerian sangat berat. Juga, kriterianya itu (selama ini) sangat berat. Tapi mereka butuh ditantang untuk menjawab kebutuhan industri yang selalu berubah," tegas Nadiem.

    Sebelumnya, Mendikbud, Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan baru bertajuk "Kampus Merdeka". Program ini merupakan kebijakan Nadiem di bidang Pendidikan tinggi yang merupakan lanjutan dari "Merdeka Belajar" yang pernah diluncurkan Desember 2019 lalu.

    Terdapat empat penyesuaian kebijakan dalam "Kampus Merdeka" yang menjadi konsep "Merdeka Belajar".  Salah satunya adalah kebijakan untuk memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id