Hasil Riset Tunjukkan PPDB Kikis Segregasi Pendidikan

    Intan Yunelia - 12 Juli 2019 14:09 WIB
    Hasil Riset Tunjukkan PPDB Kikis Segregasi Pendidikan
    Mendikbud, Muhadjir Effendy. Kemendikbud/BKLM.
    Jakarta: Hasil studi terhadap penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi mengungkapkan, sistem ini memiliki manfaat yang signifikan untuk mengurangi segregasi (pemisahan antargolongan satu dengan lainnya) di satuan Pendidikan.

    Studi yang dilakukan peneliti RISE (Research on Improving System of Education), Daniel Suryadarma dengan tema "Dampak Kebijakan PPDB Zonasi di Yogyakarta" ini menjelaskan, PPDB mengubah komposisi peserta didik di sekolah dan mengurangi keterpinggiran di layanan satuan pendidikan.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, segregasi bukan hanya terjadi di sektor ekonomi. Namun juga terjadi pada layanan di sektor pendidikan.  Menurutnya, riset terhadap penerapan PPDB di daerah-daerah tertentu dapat melihat segregrasi yang terjadi, sehingga penyelesaian permasalahan dapat diambil sesuai karakteristik dari daerah tersebut.

    “Sebagaimana ketika ada kebijakan (pendidikan), kemudian ada persoalan yang menerpa, kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang tidak bisa diselesaikan di daerah tertentu, maka kita selesaikan dengan irisan, keunikan dan karakteristik tertentu dari daerah itu,” kata Muhadjir disiaran pers yang diterima Medcom.id, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

    Baca:  Akhirnya, Aturan PPDB Zonasi Direvisi

    Ia menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh RISE ini dapat menyelesaikan permasalahan kebijakan pendidikan di daerah. “Saya yakin ada daerah tertentu yang memiliki keunikan tersendiri, dan saya mengapresiasi dengan adanya penelitian yang diselenggarakan RISE di daerah-daerah tertentu,” terang Muhadjir.

    Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyebutkan, keterpinggiran pada layanan pendidikan mendapatkan perhatian serius bagi pemerintah. Langkah itu ditempuh dengan fokus pada pembangunan SDM manusia Indonesia di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

    “Ini terbukti dengan adanya perhatian presiden, akan mengalihkan perhatian terhadap pembangunan SDM di periode kedua dan memanfaatkan partisipasi masyarakat juga untuk menyelesaikan masalah SDM Indonesia,” tuturnya.

    Kebijakan PPDB Zonasi di Kota Yogyakarta berdampak besar pada pengurangan segregasi di sekolah. Sejak Agustus 2018, RISE melakukan studi bersama Pemerintah Kota Yogyakarta di 46 sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan swasta.

    Tujuan Studi Dampak Kebijakan PPDB Zonasi di Kota Yogyakarta adalah untuk mencari tahu dampak PPDB Zonasi terhadap karakteristik peserta didik yang diterima di sekolah serta proses pembelajaran di kelas.  Daniel yang terlibat dalam studi tersebut mengatakan, ada indikasi awal bahwa kebijakan PPDB Zonasi mengubah komposisi peserta didik (desegregasi), tetapi tidak banyak berdampak pada perjalanan ke sekolah atau fasilitas sekolah.

    Menurutnya, untuk mengukur dampak PPDB terhadap segregasi sekolah dapat dilakukan simulasi prosedur PPDB yang berbeda-beda.  “Pihak terkait perlu menyesuaikan karakteristik tiap daerah dengan tujuan yang ingin dicapai oleh daerah tersebut,” pungkasnya.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id