Al-Azhar Masukkan Antiradikalisme dalam Kurikulum Pendidikan

    Ilham Pratama Putra - 03 Februari 2020 15:55 WIB
    Al-Azhar Masukkan Antiradikalisme dalam Kurikulum Pendidikan
    Konferensi Internasional Al-Azhar. Foto: Kemenag/Humas
    Jakarta: Gerakan ekstrem-radikal mendapat perhatian yang cukup besar dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.  Sebagai salah satu upaya pencegahannya, Al-Azhar memasukkan tema-tema kontra narasi pemikiran ektrem radikal dalam kurikulum pendidikan.

    “Tema tersebut terdapat pada kurikulum pendidikan tingkat menengah (SMP-SMA) Al-Azhar melalui mata pelajaran Al-Tsaqaafah al-Islaamiyyah (kebudayaan Islam),” kata Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur’an Kementerian Agama, Muchlis M Hanafi di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Senin, 3 Februari 2020.

    Menurut Muchlis, langkah-langkah yang diambil oleh Al-Azhar sebagai lembaga keislaman layak untuk dijadikan sebagai salah satu acuan.  Terlebih, hal itu juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan kebijakan Menteri Agama, Fachrul Razi tentang upaya penanggulangan ekstremisme dan radikalisme.

    Untuk pencegahan radikalisme lewat kurikulum tersbut, Al-Azhar merumuskannya dalam konferensi internasional. Di dalamnya, Al-Azhar mengindentifikasi bahwa terdapat kekeliruan berpikir kelompok ekstrem-radikal tentang penyamaan masalah akidah dengan hukum fiqih yang bersifat praktis. 

    "Misalnya, anggapan bahwa perbuatan maksiat adalah kufur dan menganggap sebagian perbuatan mubah sebagai kewajiban. Inilah yang menjerumuskan masyarakat ke dalam kesulitan yang luar biasa dan sangat memperburuk citra Islam dan syariatnya," lanjut Muchlis.

    Terkait jihad, konfrensi ini melihat jihad tak identik dengan perang. Dia menyebut perang yang dilakukan pada zaman nabi, merupakan penolakan serangan terhadap kaum muslim, bukan untuk membunuh.

    "Dalam Islam haram hukumnya mengganggu orang-orang yang berbeda agama dan memeranginya selama mereka tidak memerangi kaum Muslim," sambung Muchlis.

    Menurutnya, yang berwenang menyatakan jihad perang adalah pemerintah yang sah dari suatu negeri berdasarkan undang-undang dasar dan hukum. Bukan malah kelompok atau perorangan. 

    Konferensi Internasional Al-Azhar juga menyoroti masalah khilafah. Dalam salah satu rumusan yang dihasilkan, Muchlis menyebut khilafah adalah sistem pemerintahan yang diterima oleh para sahabat Rasulullah dan sesuai dengan kondisi zaman mereka. 

    "Namun demikian, tidak ada ketetapan dalam teks Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu," jelas dia.

    Menurutnya sistem apapun akan dibenarkan oleh agama. Selama sistem tersebut mewujudkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, melindungi negara dan menjamin hak-hak warga negara apapun keyakinan dan agamanya.

    "Serta tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat Islam,” tegas Muchlis.

    Konferensi Al-Azhar di Kairo, Mesir itu dihadiri oleh para ulama, pemimpin dan cendekiawan Muslim dari 41 negara. Selain Muchlis, Cendekiawan muslim dan tokoh bangsa Indonesia, seperti Quraish Shihab, Din Syamsuddin dan Tuan Guru Bajang juga turut hadir pada acara yang berlangsung 27 hingga 28 Januari 2020 tersebut.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id