Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

    Komisi X Kritisi Buruknya Komunikasi Publik Kemendikbud

    Citra Larasati - 21 Oktober 2020 17:28 WIB
    Komisi X Kritisi Buruknya Komunikasi Publik Kemendikbud
    Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Foto: Dok.Pribadi
    Jakarta:  Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda memberi masukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperbaiki sektor komunikasi publik. Sebab dalam satu tahun terakhir, muncul banyak kegaduhan akibat ketidakmampuan Kemendikbud dalam mengelola komunikasi publik tersebut. 

    Kegaduhan Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi contoh konkret betapa buruknya komunikasi publik Kemendikbud. Turunan program Merdeka Belajar ini ternyata menimbulkan polemik berkepanjangan.

    Banyak elemen masyarakat yang protes terkait ketidakjelasan mekanisme rekrutmen dan indikator entitas Pendidikan yang masuk POP. Akhirnya program POP tersebut harus ditunda. 

    Baca juga:  Ketua Komisi X: Bidang Pendidikan Masih Banyak Pekerjaan Rumah

    Selain itu juga publik juga digaduhkan dengan kebijakan Kemendikbud dalam menggandeng Netflix, jargon Merdeka Belajar yang ternyata merek swasta, dan somasi pemilik film yang karyanya digunakan untuk materi Belajar dari rumah. 

    “Menurut kami kegaduhan-kegaduhan ini muncul akibat kurang bagusnya Kemendikbud dalam mengelola komunikasi mereka. Oleh karena itu ke depan kami meminta agar hal tersebut bisa diperbaiki sehingga kerja besar Pendidikan tidak tersandera oleh hal-hal kecil yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” katanya.

    Perbaikan komunikasi tersebut, lanjut Huda juga harus dilakukan khususnya untuk wacana perbaikan kurikulum Pendidikan di Tanah Air. Menurutnya perbaikan kurikulum merupakan kerja besar yang harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan pandangan dari banyak kalangan. 

    Baca juga:  Ketua Komisi X Puji Politik Anggaran Kemendikbud Saat Pandemi

    Jangan sampai publik kembali dikejutkan dengan bocornya rencana penghapusan mata pelajaran agama yang hendak digabung dengan mata pelajaran moral-Pancasila, atau kebijakan menjadikan pelajaran sejaran sebagai mata pelajaran pilihan. 

    "Kami berharap khusus untuk kurikulum ini Kemendikbud harus benar-benar hati-hati karena perubahan kurikulum akan berdampak besar pada wajah Pendidikan di Tanah Air. Oleh karena itu rencana tersebut harus dikomunikasikan secara baik dengan para pemangku kepentingan Pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id