Kemenag Siap Investigasi Dugaan Pungli PPDB Madrasah

    Syarief Oebaidillah - 25 Juni 2020 09:00 WIB
    Kemenag Siap Investigasi Dugaan Pungli PPDB Madrasah
    Ilustrasi PPDB. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
    Jakarta: Kementerian Agama siap menelusuri madrasah yang diduga melakukan pungutan liar atau pungli pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Madrasah yang kedapatan melakukan pungli akan diberi sanksi tegas.

    "Kami akan menelusuri dugaan adanya pungli pada PPDB madrasah tahun ini. Jika terbukti akan kami tindak tegas," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DKI Jakarta Saiful Mujab kepada mediaindonesia.com di Kantor Kanwil Kemenag, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan adanya dugaan pungli pada PPBD madrasah di wilayah DKI Jakarta dengan memungut biaya Rp3 juta-Rp10 juta. Saiful telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenag DKI Jakarta dan Kepala Madrasah se-DKI Jakarta melalui Surat Edaran terkait PPDB 2020 untuk tidak melakukan pungutan atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun pada proses PPDB sejak Mei 2020.

    Madrasah tidak mewajibkan siswa membeli perlengkapan baru atau seragam baru, serta tidak mewajibkan siswa membeli buku pelajaran dan memfasilitasi penggunaan buku-buku yang ada di madrasah secara bergantian.

    "Instruksi ini kami keluarkan melalui surat edaran yang terkait masa pandemi covid-19 dan memahami kondisi para orang tua yang dilanda kesulitan. Juga mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag terkait kurikulum darurat pada madrasah," kata Saiful.

    Dia menyampaikan pihaknya telah berupaya secara transparan dengan sistem online dalam pelaksanaan PPDB madrasah melalui jalur prestasi dengan kuota 10 persen, jalur madrasah kuota 40 persen, jalur regular kuota 40 persen, dan jalur mandiri kuota 10 persen.

    "Kami sudah mewanti-wanti dan telah mengumpulkan seluruh kepala madrasah sebagai pendidikan keagamaan harus dikawal bersama. Apalagi di masa pandemi ini. Jika ada oknum oknum bermain kita tindak tegas. Kita harus tunjukan madrasah sebagai pendidikan umat menjaga kompetensi dan krediblitas," tegasnya.

    Saiful mengatakan pihaknya akan menginvestigasi apakah dugaan pungli itu memang sebagai pungutan atau bentuk sumbangan sukarela. "Kalau sumbangan sukarela tentu dengan biaya sekadarnya namun jika pungli kita telusuri lebih lanjut," katanya.

    Baca: Kemendikbud Diminta Turun Tangan Atasi Masalah PPDB

    Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag, Nur Pawaidudin, mengatakan pihaknya berjanji akan menelusuri lebih lanjut dugaan pungli tersebut. Dia menepis pendapat JPPI yang menyatakan orang tua yang sanggup membayar akan masuk madrasah dan sebaliknya.

    "Tidak benar jika orang tua sanggup membayar anaknya bisa masuk. Sebaliknya jika tidak mampu bayar anaknya digusur. Setiap siswa yang lulus seleksi dan melakukan lapor diri secara daring di aplikasi madrasah secara otomatis menjadi siswa madrasah yang dipilih," kata Nur.

    Dia meminta para orang tua dan siswa dapat mengakses daring online PPDB madrasah melalui ppdb-madrasahdki.com.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id