NU Hingga Muhammadiyah Tolak Pendidikan Masuk RUU Ciptaker

    Ilham Pratama Putra - 22 September 2020 18:10 WIB
    NU Hingga Muhammadiyah Tolak Pendidikan Masuk RUU Ciptaker
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga Muhammadiyah menyatakan sikap penolakan masuknya klasterisasi pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Dua organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air itu melakukan penolakan bersama beberapa organisasi lainnya yang tergabung dalam aliansi organisasi pendidikan.

    Terdapat beberapa alasan penolakan yang dikemukakan. Salah satunya, RUU Ciptaker dinilai telah membuat urusan pendidikan kalah dari kepentingan lainnya, yang salah satunya ialah ekonomi.

    “Tidak boleh ada faktor-faktor determinan lain atas pendidikan. Sebagaimana dalam RUU Ciptaker bahwa ekonomi atau bisnis dan dunia usaha menjadi determinan baru dalam pendidikan dengan memasukkan materi pendidikan dan kebudayaan pada rezim ekonomi,” kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, Harianto Oghie, dalam pernyataan sikap aliansi organisasi pendidikan yang digelar secara virtual, Selasa, 22 September 2020.

    Pengaturan ketentuan pendidikan dalam RUU Ciptaker masuk dalam bab tiga tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha akan memasukkan pendidikan dan kebudayaan dalam rezim investasi dan kegiatan berusaha. Menurutnya hal ini telah menggeser politik hukum pendidikan menjadi rezim perizinan berusaha melalui penggunaan terminologi izin berusaha pada sektor pendidikan, yang sesungguhnya tidak berorientasi laba.

    Baca juga:  Koalisi Organisasi Pendidikan Menolak RUU Cipta Kerja

    Kemudian klaster pendidikan dan kebudayaan dalam RUU Ciptaker ini juga dinilai akan berimplikasi pada hilangnya nilai karakteristik. Padahal Pendidikan yang berbasis kebudayaan telah menegasikan peran kebudayaan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

    "Hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat satu dalam UUD Tahun 1945 yang memerintahkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya," lanjutnya.

    Berbagai pengaturan dalam RUU Cipta Kerja juga akan meliberalisasi dan mengapitalisasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi. Sebab RUU Ciptaker dengan jelas menghilangkan sejumlah syarat dan standar bagi lembaga pendidikan asing yang akan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

    "Kemudian dihapuskannya standar pendidikan tinggi menjadikan negara kehilangan peran dalam memastikan terselenggaranya mutu pendidikan yang dicitakan," sambung dia.

    Kondisi ini, kata Harianto, menjadikan pemerintah kehilangan ukuran dalam menilai perkembangan pendidikan tinggi. Akibatnya, muncul ketidakjelasan politik hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi.

    "Untuk itu kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan klaster pendidikan dan kebudayaan dari RUU Cipta Kerja. Serta mempertegas kebijakan pendidikan nasional berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan dari praktik komersialisasi dan liberalisasi tadi," tegasnya.

    Aliansi Organisasi Pendidikan ini terdiri dari Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, LP Ma'arif NU PBNU, NU Circle, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS), Majelis Wali Amanat Universitas Djuanda Bogor turut pula dalam pernyataan sikap tersebut.


    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id