"Kalau dimungkinkan ada skema bantuan untuk sekolah di luar relaksasi dana BOS," kata Huda secara virtual dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka Di Tengah Pandemi' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.
Huda mengakui, alokasi anggarannya tak bakal mudah. Sebab, saat yang bersamaan juga harus berhadapan dengan kondisi keuangan negera yang saat ini masih sulit.
Huda menyatakan, tak semua sekolah siap melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Bahkan, kata dia, merujuk hasil survei Bank Dunia beberapa pekan lalu, mengonfirmasi kalau tak lebih dari 50 persen sekolah di Indonesia siap kembali belajar di kelas. Utamanya, terkait kesiapan dalam menyediakan infrastruktur protokol kesehatan.
"Tidak lebih dari 50 persen sekolah-sekolah kita yang siap melaksanakan pengadaan alat kesehatan protokol di sekolah-sekolah," ujarnya.
Baca: Alasan Komisi X Restui Sekolah Dibuka Januari 2021
Sementara ini, sekolah mengandalkan relaksasi dana BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD. Kedua dana itu bisa dipakai untuk membeli alat-alat protokol kesehatan.
"Catatan kami di Komisi X juga, dana BOS dipakai protokol kesehatan saja kurang, apalagi dipakai ini, itu, dan seterusnya," ungkap legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Atas sejumlah pertimbangan yang tak mudah, kata Huda, pemerintah dan DPR akhirnya menerbitkan kebijakan membuka sekolah tatap muka, mulai Januari 2021. Salah satu alasan utama yakni pembelajaran daring yang disebut tak efektif.
(AGA)