KPAI Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tewasnya 11 Siswa di Ciamis

    Ilham Pratama Putra - 18 Oktober 2021 20:34 WIB
    KPAI Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tewasnya 11 Siswa di Ciamis
    Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti. Zoom



    Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga adanya kelalaian dalam insiden tewasnya 11 siswa MTS Harapan Baru Ciamis, Jawa Barat (Jabar), saat kegiatan susur sungai. KPAI meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

    "KPAI mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini jika ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa ke 11 anak tersebut, sebagaimana diatur dalam KUHP," kata Komisioner bidang pendidikan KPAI, Retno Listyarti dalam keterangannya, Senin, 18 Oktober 2021.
     
    Atas kejadian itu, KPAI turut menyampaikan keprihatian atas tragedi tersebut. Sebelas korban adalah peserta didik kelas VII MTs Harapan Baru yang usianya berkisar antara 12-13 tahun. 

     



    "Susur sungai ini merupakan kegiatan kepramukaan yang diikuti oleh 150 peserta didik," jelas Retno.

    KPAI menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang dialami. Sejatinya, kata dia, kasus serupa pernah terjadi pada 21 Februari 2020 di SMPN 1 Turi Sleman, Yogyakarta yang dikuti oleh 249 peserta didik dengan korban meninggal sebanyak 10 anak. 

    "Seharusnya kasus Sleman menjadi pembelajaran semua pihak dan momentum mengevaluasi kegiatan Kepramukaan yang dilakukan di alam bebas. Bukan tidak boleh, tetapi penyelenggara haruslah mampu melakukan mitigasi risiko sebelum melaksanakan kegiatan," jelas Retno.

    Baca: 11 Siswa MTS di Ciamis Tewas saat Susur Sungai, Ini Respons Kemenag

    KPAI meminta Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kwarnas Pramuka untuk membuat regulasi bersama dan melahirkan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di alam bebas agar kasus serupa tak berulang. Bukan hanya ekstrakulikuler Pramuka, namun juga ekskul lain yang terkait, misalnya kelompok pecinta alam. 

    "Regulasi ini penting, agar seluruh kegiatan di alam yang dilaksanakan sekolah harus merujuk pada regulasi dan SOP tersebut," tuturnya.

    Retno mengatakan, enyelenggaraan kegiatan terkait juga harus memiliki badan pelatihan. Badan tersebut wajib memuat materi mitigasi risiko guna keselamatan dan keamanan semua pihak.

    Misalnya, kata dia, sekolah harus menyiapkan peralatan keselamatan, melakukan pemetaan peserta yang bisa berenang atau tidak. Kemudian, pemetaan apakah peserta dalam kesehatan sehat fisik.

    "Jika tidak dalam kondisi prima atau fit, maka sebaiknya tidak mengikuti kegiatan. Selanjutnya sekolah wajib lapor kepada Polsek atau Basarnas setempat ketika melaksanakan acara, agar jika terjadi sesuatu ada tim penyelamat, dan jika kondisi membahayakan maka tim basarnas bisa menginfokan kepada pihak sekolah agar kegiatan dihentikan," tuturnya.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id