Wacana Sekolah Kena PPN Berpotensi Semakin 'Mencekik' Wali Murid

    Anggi Tondi Martaon - 11 Juni 2021 14:59 WIB
    Wacana Sekolah Kena PPN Berpotensi Semakin 'Mencekik' Wali Murid
    Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah



    Jakarta: Wakil Ketua DPR Hetifah Sjaifudian menilai wacana jasa pendidikan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal memberatkan sekolah dan orang tua murid. Terlebih, anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk 2022 pun dikurangi.

    Menurut Hetifah, wacana ini sekaligus pemangkasan anggaran Kemendikbudristek pastinya bakal berimbas pada program bantuan pendidikan. Salah satu potensi yang muncul, yaitu penambahan jenis iuran yang akan dibebankan sekolah kepada siswa.

     



    "Dunia pendidikan pasti akan meningkatkan barangkali pungutan bagi orang tua murid yang saat ini mereka juga kesulitan," ungkap Hetifah kepada Medcom.id, Jumat, 11 Juni 2021.

    Baca: Wacana Sekolah Kena PPN, Angka Putus Sekolah Berpotensi Meningkat

    Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu memaklumi negara tengah berupaya meningkatkan pemasukkan. Namun, kata dia, wacana memungut pajak sektor pendidikan bukan solusi tepat.

    "Pendidikan sebenarnya semi-sosial ya, membantu pemerintah meskipun itu swasta. Makanya enggak setuju kita," ungkap dia.

    Hetifah mengaku bakal menyampaikan keberatan tersebut ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Nadiem diharapkan bisa memperjuangkan agar wacana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan itu urung terealisasi.

    "Kita akan menyampaikan keberatan kita melalui raker (rapat kerja) hari Senin atau Selasa dengan Mendikbudristek. Mudah-mudahan beliau bisa menyuarakan dan satu ide dengan kita (menolak sektor pendidikan dikenakan PPN)," ujar dia.

    Baca: YLKI: Wacana Sekolah Kena PPN Semakin Membebani Masyarakat

    Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah ketentuan terkait PPN melalui rencana perubahan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Dalam draf RUU KUP, sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN rencananya akan dihapus. Salah satunya, jasa pendidikan yang dikeluarkan dari daftar jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

    Saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id