comscore

ITB Bentuk Tim Satgas Transisi Susun Peraturan Rektor tentang PPKS

Renatha Swasty - 20 April 2022 15:46 WIB
ITB Bentuk Tim Satgas Transisi Susun Peraturan Rektor tentang PPKS
Kampus ITB. DOK ITB
Jakarta: Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah menyusun Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Penyusunan menyusul penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di perguruan tinggi.

ITB telah membentuk Tim Ad Hoc Perumusan Keputusan Rektor terkait PPK di penghujung 2019. Saat itu, tim diketuai G Prasetyo Adhitama yang juga Direktur Kemahasiswaan. Tim terdiri dari elemen Ditmawa, Kantor Hukum, Biro Komunikasi dan Humas, Komisi Penegakan Norma Akademik, dan Direktorat Kepegawaian.
Tim melakukan berbagai dialog dan studi banding dengan perguruan tinggi yang telah memiliki Keputusan Rektor serupa. “Hal ini dilakukan karena memang secara disiplin ilmu di ITB tidak ada fakultas dari rumpun Ilmu Sosial (seperti Hukum dan Psikologi),” kata Ketua Tim Satgas Transisi Ardhana Riswarie dikutip dari laman itb.ac.id, Rabu, 20 April 2022.

Tim Ad Hoc yang terbentuk juga mendorong pembahasan isu-isu terkait PPKS dengan mengundang beberapa narasumber dari Komnas Perempuan dalam MK Studium Generale untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Namun, pada akhir 2021, tim memutuskan mengimplementasikan langsung karena Permendikbud sudah terbit.

“Alasannya agar kami bisa lebih lincah lagi mengikuti perkembangan. Rencananya, hal-hal yang terkait dengan kondisi khusus di ITB akan dituangkan dalam peraturan tambahan,” tutur dia.

Pembentukan Satgas Transisi PPKS dilakukan awal 2022. Ketika tim tersebut lahir, belum ada sosialisasi terpusat dari Kemendikbud terkait implementasi, terutama mengenai aturan-aturan ketat tentang pembentukan Panitia Seleksi dan Satgas PPKS.

Tim Satgas Transisi berasal dari elemen dosen, tendik, dan mahasiswa. Mereka memutuskan mengadakan pelatihan sekaligus melakukan sosialisasi PPKS di tingkat fakultas/sekolah.

Pelatihan tersebut diikuti dosen dan tendik yang dikirimkan fakultas/sekolah dan mahasiswa yang diseleksi kembali oleh tim. Jumlah total peserta 36 orang. Terbatasnya jumlah peserta ini dikarenakan pelatihan yang dihelat sangat intensif dan membutuhkan komitmen tinggi dari peserta.

Arie mengatakan pihaknya juga menggandeng Yayasan Samahita Bersama Kita untuk menyelenggarakan pelatihan dalam kurun waktu 24 jam. Yayasan itu adalah sebuah Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang berfokus dalam isu dan pemberian layanan PPKS, khususnya untuk remaja dewasa di wilayah Bandung, sejak 2013.

Pelatihan dilangsungkan daring dengan menghadirkan berbagai narasumber. Misalnya LBH Bandung, Jakarta Feminis, dan pendamping kasus kekerasan seksual dari yayasan tersebut.

Kemendikbud baru mengadakan sosialisasi terkait implementasi Permendikbud yang dikeluarkan pada akhir Februari 2022. Oleh karena itu, Tim Satgas Transisi PPKS tengah mendaftarkan calon anggota Panitia Seleksi untuk kembali mendapatkan pelatihan di Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud.

“Setelah pelatihan ini, masih ada uji coba publik yang harus dilakukan terhadap calon agar terpilih tujuh orang anggota Panitia Seleksi. Harapannya, Panitia Seleksi dapat menjalankan tugas seleksi calon anggota satgas pada pertengahan atau akhir Mei 2022, sehingga Satgas PPKS ITB sudah terbentuk dan dapat bekerja di Juni 2022,” ungkap Arie.

Calon anggota Satgas PPKS periode pertama ini diutamakan dari peserta yang sudah mengikuti pelatihan dan mendapat dukungan dari fakultas/sekolah masing-masing. Satgas PPKS dapat menjadi katalisator agar pengimplementasian Permendikbud bisa berjalan harmonis dari level perguruan tertinggi hingga satuan unit terkecil.

Selama ini, pencegahan yang dilakukan dengan peningkatan kesadaran melalui Studium Generale untuk kalangan mahasiswa. Salah satu PR terbesar satgas periode pertama adalah sosialisasi dan upaya pencegahan di kalangan dosen dan tendik.

Arie mengaku terkait mekanisme detail belum dibuka umum karena harus dimatangkan terlebih dahulu mengingat hal ini berbarengan dengan transformasi organisasi kampus sehingga ada banyak pertimbangan. Dia mencontohkan Satgas dapat bekerja efektif dalam struktur ITB hingga menjamin mahasiswa mampu berkomitmen tinggi menjalani tugas di tengah tanggung jawab akademik dan aktivitas kemahasiswaan lainnya.

“Kalau dengan teman-teman mahasiswa dari KM dan HopeHelps ITB—jejaring mahasiswa yang fokus pada isu PPKS—sudah berjalan sejak awal. Karena bagaimanapun juga, mahasiswa adalah kelompok rentan di lingkungan kampus, sehingga suara dan partisipasi mereka juga dibutuhkan di sini,” tutur dia.

Baca: Permendikbudristek PPKS Diminta Menyesuaikan UU TPKS
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id