Panduan Pendidikan Saat Pandemi Belum Bahas Skema Penyelamatan Swasta

    Arga sumantri - 16 Juni 2020 09:07 WIB
    Panduan Pendidikan Saat Pandemi Belum Bahas Skema Penyelamatan Swasta
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai belum ada kejelasan terkait skema bantuan bagi sekolah maupun kampus swasta yang terancam bangkrut dalam panduan pendidikan pada tahun ajaran baru di masa pandemi virus korona (covid-19). Huda mengaku khawatir akan banyak sekolah maupun perguruan tinggi swasta yang tutup dalam enam bulan ke depan.

    "Harusnya panduan pendidikan di masa pandemi ini juga menyoroti persoalan kesulitan keuangan di sekolah maupun kampus swasta," kata Huda melalui siaran pers, Selasa, 16 Juni 2020.

    Huda mengatakan penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bisa menjadi salah satu solusi kesulitan keuangan bagi sekolah dan kampus swasta. Menurutnya, banyak sekolah maupun kampus swasta yang menjadikan iuran dari peserta didik sebagai sumber utama biaya operasionalnya. Jika uang sekolah dari peserta didik lancar, maka operasional sekolah dan kampus swasta juga lancar. 

    "Kami berharap PIP dan KIP Kuliah ini menjadi social safety net di bidang pendidikan," ujarnya.

    Huda menambahkan, relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang sangat membantu para mahasiswa di masa pandemi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan lampu hijau terkait relaksasi UKT dan menyerahkan ke masing-masing pengelola Perguruan Tinggi untuk teknis operasionalnya. 

    Baca: Panduan Belajar di Masa Pandemi Dinilai Belum Sentuh Kurikulum

    Menurut dia, hal itu belum cukup. Kemendikbud dinilai butuh task force khusus untuk memastikan relaksasi UKT benar-benar diberikan pihak perguruan tinggi kepada para mahasiswa. Ia mengaku menerima banyak informasi kalau bantuan dari rektorat kepada mahasiswa hanya sekedar janji di atas kertas. 

    "Harus ada tim khusus untuk memastikan relaksasi UKT benar-benar dilaksanakan di lapangan karena akan sangat meringankan beban biaya pendidikan bagi para mahasiswa," ujarnya.

    Politikus Partai Kebangkitan bangsa (PKB) ini juga meminta agar Kemendikbud menguatkan konsolidasi dengan kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, panduan pendidikan di era pandemi hanya bisa berhasil jika konsolidasi dan koordinasi Kemendikbud dan kepala dinas pendidikan bisa berjalan dengan baik.

    "Pengelolaan sektor pendidikan di daerah menjadi otoritas dari para kepala dinas pendidikan. Jika koordinasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dan para kepala dinas pendidikan berjalan baik, maka saya yakin apa pun konsepsi pendidikan yang kita punya akan terlaksana dengan baik di lapangan," ungkapnya.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id