Presiden Minta FRI Kaji Pasal dan Dampak Omnibus Law

    Citra Larasati - 21 Oktober 2020 12:39 WIB
    Presiden Minta FRI Kaji Pasal dan Dampak Omnibus Law
    Mensesneg, Pratikno saat menyerahkan naskah UU Ciptaker kepada Ketua FRI, Arif Satria (kanan). Foto: Dok.FRI
    Jakarta:  Presiden Joko Widodo melelui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyerahkan salinan naskah Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Forum Rektor Indonesia (FRI).  Presiden meminta FRI mengkaji isi UU yang telah disahkan DPR tersebut, dan memberikan masukan bila ada pasal-pasal yang perlu dicermati dampaknya.

    ”Presiden telah menyampaikan pentingnya UU Cipta Kerja, dan berharap FRI bisa mengkaji dan memberi masukan bila ada pasal-pasal yang memang perlu dicermati dampaknya. Presiden mendengarkan secara serius apa yang menjadi aspirasi FRI. Ini menunjukkan sikap terbuka dari Bapak Presiden," kata Ketua FRI, Arif Satria, dalam keterangannya, Rabu, 21 Oktober 2020.

    FRI diundang untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, 19 Oktober 2020.  Pertemuan dengan Presiden berlangsung selama sekitar satu jam.

    Penyerahan salinan naskah UU Cipta Kerja kepada Ketua FRI, disaksikan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan delegasi FRI yang terdiri dari para Rektor.

    Baca juga:  FRI Sambut Positif Rencana Fleksibilitas Penilaian Guru Besar

    Di antaranya Panut Mulyono (Rektor Universitas Gadjah Mada), Garuda Wiko (Rektor Universitas Tanjung Pura), Nasrullah Yusuf (Rektor Universitas Teknokrat Indonesia), Eduart Wolok (Rektor Universitas Negeri Gorontalo), dan Akhmaloka (Rektor Universitas Pertamina).  

    Dalam pertemuan ini, FRI menyampaikan sikap terkait situasi nasional pasca disahkannya UU Cipta Kerja, dan mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan. 

    Menurut rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, Presiden menekankan, bahwa UU Cipta Kerja juga diperlukan untuk memperlancar investasi UMKM dan koperasi. Namun UU ini sering disalahpahami seolah-olah hanya untuk investasi asing.  

    Dialog ini juga membahas keruwetan investasi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Global Business Complexity Index Rankings 2020, Indonesia berada di posisi pertama. \

    Artinya, Indonesia dianggap tempat paling sulit untuk berinvestasi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Brasil, Tiongkok, dan Malaysia. "Nah, UU Cipta Kerja ini diharapkan bisa mengatasi masalah ini," ujar Arif.

    Lebih lanjut, FRI memahami, bahwa investasi diperlukan untuk memperluas lapangan kerja dan karena itu memang diperlukan terobosan hukum yang memberikan iklim lebih kondusif. Namun, FRI juga memandang perlunya penyempurnaan sosialisasi dan manajemen komunikasi  sehingga maksud baik pemerintah dapat dipahami publik.

    FRI juga berharap berbagai perbedaan pendapat  hendaknya disampaikan melalui jalur-jalur yang konstitusional.  Adapun soal substansi isi UU Cipta Kerja, FRI akan memberikan catatan setelah kajian selesai.

    "Dalam waktu dekat FRI akan melakukan serial FGD yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas UU Cipta Kerja tersebut dan hasilnya akan menjadi bahan masukan FRI kepada Pemerintah dan DPR," tutup Arif.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id