UB Diminta Patuhi Permendikbud 'Keringanan UKT'

    Daviq Umar Al Faruq - 24 Juni 2020 12:17 WIB
    UB Diminta Patuhi Permendikbud 'Keringanan UKT'
    Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya menggelar aksi demo di depan Gedung Rektorat UB. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
    Malang: Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya menilai UB tidak patuh terhadap kebijakan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    "Amarah Brawijaya melihat adanya sikap yang tidak patuh terhadap keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia," kata Ragil Ramadan, Humas Amarah Brawijaya, Selasa, 23 Juni 2020.

    Hal itu berdasarkan keterangan Kasubbag Humas dan Kearsipan UB, Kotok Gurito bahwa pihak UB tetap pada sikap mengikuti Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan dan Keringanan Biaya Pendidikan.  Kemendikbud sebelumnya telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, sedangkan Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 dinilai tidak berdasarkan Permendikbud itu. 

    Dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan, bahwa pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

    Baca juga:  Nadiem Terbitkan Permendikbud 'Keringanan UKT' di Masa Pandemi

    Amarah Brawijaya menilai keterangan keringanan dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa tersebut sudah sesuai dengan aspirasi para mahasiswa yang berharap agar rektor bisa membuat kebijakan baru, yakni memotong UKT.

    "Namun sikap Universitas Brawijaya yang masih kukuh pada Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019, dinilai tidak selaras dengan semangat Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020," tegasnya.

    Bahkan, pihak UB juga tidak merespons baik tuntutan atau aspirasi yang telah disuarakan mahasiswa. Dengan hadirnya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, universitas memiliki keleluasaan untuk membuat regulasi yang mampu meringankan beban orang tua mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri.

    "Dengan adanya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020, seharusnya UB tidak perlu berbelit menetapkan peraturan. Kami mempertanyakan, apakah kampus memiliki keinginan baik atau tidak," tuturnya.

    Baca juga:  Nadiem Minta Kampus Tak Ragu Beri Relaksasi Uang Kuliah

    Untuk itu Amarah Brawijaya mendesak agar pemimpin UB, dalam hal ini yang menjabat rektor untuk membuat Peraturan Rektor (Pertor) baru yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.  Amarah Brawijaya juga masih kukuh pada tujuan aspirasi, salah satunya terkait keterbukaan informasi publik pengelolaan anggaran yang suratnya telah berada di tangan rektorat saat ini.

    Kebijakan untuk melakukan pengajuan penundaan, pengurangan maupun pembebasan UKT juga kurang ideal. Tidak sedikit pengajuan mahasiswa yang ditolak oleh kampus, padahal dampak pandemi ini dirasakan oleh semua mahasiswa. 

    Para pejabat di rektorat hingga dosen yang mengajar di dalam kelas pun turut terdampak. Amarah Brawijaya menghendaki dialog yang menjadi ciri tempat pendidikan untuk menyelasaikan persoalan.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim berharap seluruh Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta tidak ragu lagi dalam memberikan relaksasi uang kuliah.  Sebab relaksasi uang kuliah terutama di PTN, telah menjadi regulasi yang mengikat berupa Permendikbud nomor 25 tahun 2020.

    "Keputusan ini di level Permendikbud. Jadi ini suatu peta regulasi tertinggi yang mengikat dan final. Ini bukan Surat Edaran bukan imbauan, tapi dalam bentuk regulasi," kata Nadiem dalam konferensi video, Jumat 19 Juni 2020.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id