Dana BOS

    Alokasi Honorer dari BOS Madrasah Hanya 30 persen

    Ilham Pratama Putra - 14 Februari 2020 13:55 WIB
    Alokasi Honorer dari BOS Madrasah Hanya 30 persen
    Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta:   Jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), memperbolehkan separuh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar gaji guru, maka tidak demikian dengan Kementerian Agama (Kemenag).  Kemenag hanya menoleransi 30 persen dana BOS madrasah yang boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

    Hal itu tertuang secara tegas dalam juknis penyaluran dana BOS Madrasah yang diterbitkan Kemenag tahun ini.  Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, kebijakan ini diambil karena madrasah ingin fokus pada upaya peningkatan mutu.

    Pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, menjadi salah satu fokusnya.  "Kedua, penguatan potensi siswa melalui ajang lomba dan kompetisi serta penguatan mutu pembelajaran," kata Kamaruddin dalam siaran pers, Jumat 14 Februari 2020.

    Menurutnya, aturan itu dapat memastikan anggaran BOS dapat digunakan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dia khawatir jika alokasi terlalu besar untuk belanja pegawai seperti membayar gaji honorer, maka akan digunakan berlebihan.

    "Kalau alokasinya diperbesar hingga 50 persen, dikhawatirkan anggaran BOS habis hanya untuk membayar honor-honor,  karena madrasah hanya punya satu sumber BOS," sambungnya.

    Setiap tahun, madrasah memang hanya mendapat BOS dari Pemerintah pusat. Berbeda dengan BOS Sekolah, yang bersumber dari BOS pusat dan BOS daerah yang datang dari APBD.

    Karena itulah, lanjut Kamaruddin, juknis Nomor 7330 tahun 2019, yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam mengatur hal tersebut.  Namun hal berbeda diterapkan pada madrasah swasta.

    "Pada madrasah swasta boleh lebih 30 persen dengan ketentuan disetujui Kepala Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota," tutur Kamaruddin.

    Karena alokasi honor hanya 30 persen bagi madrasah negeri, maka dana BOS bisa digunakan untuk peningkatan mutu guru, melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tadi. Seperti halnya pelatihan, pemberdayaan KKG MGMP, dan lainnya.

    "Artinya, tidak diberikan dalam bentuk honor, tapi penguatan kapasitas diri," sambungnya.

    Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Imam Safei mengatakan, ada peningkatan unit cost BOP RA dan BOS Madrasah tahun 2020. Kalau sebelumnya BOP RA sebesar Rp300 ribu per siswa, tahun ini menjadi Rp600 ribu per siswa.

    "Untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), naik dari Rp800 ribu per siswa menjadi Rp900 ribu per siswa. Sementara Madrasah Tsanawiyah (MTs), naik dari Rp1 juta per siswa menjadi Rp1,1 juta per siswa," lanjut Imam.

    Adapun BOS Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK) juga bakal mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya Rp1,4 juta per siswa menjadi Rp1,5 juta per siswa.

    “Kami berharap penambahan jumlah unit cost tersebut dapat membantu madrasah dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada mutu pembelajaran,” ucap Imam.

    Imam menyebut tentang program peningkatan mutu apa yang akan jadi prioritas dalam penggunaan BOS, bakal diserahkan pada kebutuhan madrasa masing-masing. "Karena madrasah yang tahu prioritas kebutuhan. Ini juga sejalan dengan kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar," tandasnya.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id