Kemendikbud Perlu Jelaskan Alasan Dasar Penyederhanaan Kurikulum

    Arga sumantri - 01 Oktober 2020 15:40 WIB
    Kemendikbud Perlu Jelaskan Alasan Dasar Penyederhanaan Kurikulum
    Guru Besar bidang Pengembangan Kurikulum UPI Prof. Dr. Dinn Wahyudin. Foto: Zoom
    Jakarta: Guru Besar bidang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Dinn Wahyudin menyoroti rencana penyederhanaan kurikulum yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut dia, hingga saat ini Kemendikbud belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai dasar rencana tersebut.

    Merujuk situasi saat ini, ia melihat ada dua faktor yang kemungkinan mendasari Kemendikbud berencana menyederhanakan kurikulum. Faktor pertama, akibat pandemi virus korona (covid-19).

    "Apakah penyederhanaan karena sedang pandemi covid-19? sehingga ada satu pemikiran kurikulum itu mesti disederhanakan," ujar Dinn dalam webinar bertajuk 'badai penyederhanaan kurikulum' yang digelar Hipper 4.0, Kamis, 1 Oktober 2020. 

    Ia mengatakan, berbagai riset mengemukakan, capaian pembelajaran di masa pandemi sudah pasti mengalami defisit. Makanya, mesti ada solusi yang dibuat pemerintah, bisa dalam bentuk pengurangan bahan ajar atau kegiatan remedial.

    "UNESCO menyebutkan ketika sembilan bulan pandemi ini, selain melakukan protokol kesehatan, kompensasi belajar itu perlu," ujarnya.

    Baca: Kemendikbud Diminta Transparan dalam Penyederhanaan Kurikulum

    Ia menambahkan, penyederhanaan kurikulum yang saat ini dilakukan bisa didasari faktor kedua yang meliputi birokrasi dan pembagian wewenang, regulasi, rekomposisi mata pelajaran, capaian pembelajaran, durasi atau waktu hari efektif pembelajaran. Faktor mana yang menjadi dasar Kemendikbud dalam melakukan penyederhanaan kurikulum dinilai belum benderang.

    Ia berharap Kemendikbud bisa segera menjelaskan kepada publik duduk soal rencana penyederhanaan kurikulum. Pada prinsipnya, kata dia, penyederhanaan kurikulum harus dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945.

    Kemendikbud diketahui sedang merancang penyederhanaan kurikulum. Draf rancangan bocor ke publik dan menuai polemik. Salah satunya, poin mengenai wacana dihapuskannya mata pelajaran sejaran di jenjang SMK. Kemudian, draf tersebut juga menunjukkan kalau sejarah bukan lagi menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SMA, melainkan pilihan.

    Mendikbud Nadiem Makarim memang sudah mengklarifikasi terkait polemik mata pelajaran sejarah. Ia menegaskan, kalau mata pelajaran sejarah tak bakal dihilangkan atau dihapus dari kurikulum hasil penyederhanaan. Namun, pernyataan Nadiem dinilai belum substantif, lantaran yang dipersoalkan yakni bergesernya sejarah dari semula mata pelajaran wajib, menjadi hanya sekadar pilihan di jenjang SMA.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id