CIPS Kupas Dampak UU Ciptaker Terhadap Kualitas Pendidikan

    Citra Larasati - 30 November 2020 18:53 WIB
    CIPS Kupas Dampak UU Ciptaker Terhadap Kualitas Pendidikan
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta:  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menyatakan, menggunakan referensi dari draf UU Cipta Kerja versi terbaru, terdapat dua pasal yang menyinggung sektor pendidikan.

    Pasal 26 mencantumkan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah kegiatan usaha. Pada paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan pasal 65 Ayat 1 diatur bahwa pelaksanaan perizinan di sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

    Perizinan berusaha ini akan dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah yang akan dirilis sesegera mungkin.  Pada periode penyusunan, terdapat klaster khusus yang mengatur banyak komponen di sektor pendidikan dan kebudayaan. 

    Mulai dari perubahan pada UU Nomor 14/2015 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional.

    Akan tetapi Komisi X DPR dan beberapa perwakilan organisasi dan asosiasi pendidikan dan partai politik menuntut dihilangkannya klaster.   Hadirnya sekelumit pasal mengatur sektor pendidikan pada UU ini kemudian menyulut penolakan dari berbagai pihak.

    Tercatat Taman Siswa, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan beberapa organisasi yang telah menyatakan penolakannya. Komisi X DPR pun tidak tahu menahu ada sekelumit pasal yang masih mengatur pendidikan.

    Dorongan untuk mengajukan judicial review pun mengemuka dan bukan tidak mungkin hal ini akan dapat terjadi. Adanya penolakan ini diakibatkan oleh adanya anggapan UU ini membuka peluang dan melanggengkan praktik komersialisasi pendidikan.

    Pemerintah sendiri menampik adanya komersialisasi pendidikan dengan menyatakan bahwa pengurusan perizinan berusaha ini hanya akan berlaku di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Per tahun 2020 sendiri, terdapat 15 KEK yang berada di berbagai daerah di Indonesia mulai dari Aceh Utara hingga Sorong di Papua.

    Baca juga:  Nadiem: Semakin Lama PJJ Digelar, Ancaman Putus Sekolah Kian Besar

    Melihat gencarnya pemerintah mendorong arus investasi ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah KEK akan terus bertambah, terutama KEK yang berfokus pada sektor pendidikan.

    Sejak dua tahun belakangan, pemerintah sendiri sudah mulai gencar menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan luar negeri maupun menggandeng pihak-pihak lain yang ingin berinvestasi di sektor pendidikan.  Terutama di bidang sekolah kejuruan (vokasi) maupun pendidikan tinggi.

    "Beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah menginisasi diskusi dengan berbagai universitas luar negeri yang berkeinginan membuka cabang di Indonesia,” terang Nadia.

    Ia melanjutkan, faktanya, kualitas universitas di Indonesia masih jauh tertinggal dengan universitas-universitas lain di luar negeri. Berdasarkan data dari QS World Ranking 2021, belum ada universitas di Indonesia yang mampu masuk ke daftar 200 universitas terbaik di dunia.

    Dengan masuknya universitas asing yang berkualitas di Indonesia, sedikit banyak dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan pendidikan kelas dunia tanpa perlu mengirim mahasiswa Indonesia menimba ilmu jauh-jauh ke luar negeri.  

    Di sisi lain, diskursus untuk mendorong investasi di bidang pendidikan vokasi terus menguat. Hal ini berangkat pada fakta bahwa pendidikan vokasi/SMK merupakan penyumbang pengangguran tertinggi di antara level pendidikan lainnya.  Yaitu sebesar 8,49 persen per Februari 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Diharapkan dengan adanya investasi ini dapat mendorong perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia.  Adanya investasi di sektor pendidikan vokasi membuka peluang untuk memberdayakan sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan, meningkatkan skill dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan relevansi industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

    Kesesuaian kompetensi dengan demand industri ini dapat menurunkan angka pengangguran dan pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, lanjutnya, tidak kalah penting bagi pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha di bidang pendidikan ini untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan di luar KEK.

    Bentuk-bentuk kerja sama yang dapat dilakukan di antaranya berupa penelitian, seminar, maupun pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Adanya kerja sama ini diharapkan juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara bertahap.

    Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah (PP) untuk Perizinan Berusaha masih akan diumumkan, kata Nadia, ada baiknya publik terus mengawal pembentukan PP ini untuk kemudian melihat korelasinya dengan UU Sistem Pendidikan Nasional 2003.

    "Selain itu, perlu juga ada kawalan dari publik untuk melihat apakah ada perbedaan fundamental yang menyebabkan timbulnya gap lebar di antara institusi pendidikan yang berada di luar dan di dalam KEK,” tegasnya.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id