comscore

Untar dan P3HPI Gelar Webinar tentang 'Program Pengungkapan Sukarela'

Citra Larasati - 23 Mei 2022 21:03 WIB
Untar dan P3HPI Gelar Webinar tentang Program Pengungkapan Sukarela
Webinar nasional Program Pengungkapan Sukarela yang digelar Untar dan P3HPI. Foto: Zoom
Jakarta:  Universitas Tarumanagara (Untar) dan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI) mengadakan Webinar Nasional dengan topik "PPS Harus Sukses Di Saat Waktu Tinggal Menghitung Hari, Bagaimana Strategi Menyukseskan PPS Ini?”. Webinar ini untuk lebih menyosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada masyarakat.

Utamanya wajib pajak tentang peraturan, tujuan, dan manfaat PPS, kendala yang dihadapi, sekaligus cara untuk lebih menyukseskan PPS ini. Webinar Nasional ini dibuka oleh Ketua Umum P3HPI, Jhon Eddy dengan pembicara kunci adalah Dekan dan Ketua Dewan Kehormatan P3HPI, Ahmad Sudiro.
Dalam sambutannya, Jhon mengharapkan agar Ditjen Pajak lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi tentang alasan dan manfaat Wajib Pajak perlu mengikuti PPS ini.

Ahmad Sudiro menerangkan bahwa Program pengungkapan Sukarela merupakan langkah strategis Pemerintah dalam mewujudkan perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (Tax Ratio). "Program PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dan diselenggarakan berdasarkan atas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," kata Sudiro dalam siaran persnya, Senin, 23 Mei 2022.

Anggota Dewan Kerhormatan P3HPI, Founder FMPLP dan Praktisi Perpajakan, Pandu Bestari mengatakan, jangka waktu antara Tax Amnesty  (jilid 1) dengan PPS  (jilid 2) terlalu dekat, yang menjadi salah satu penyebab minat WP untuk mengikuti program sukarela ini rendah.

Selain itu terlalu seringnya menyelenggarakan program Tax Amnesty berpotensi mengundang moral hazard, jika dengan era orde baru yang hanya ada 1 kali pengampunan pajak dalam jangka waktu 32 tahun. 

"Ada baiknya selalu menghindari cara-cara pendekatan atau berkomunikasi yang berpotensi mengundang resistensi.  Menjadikan program Tax Amnesty atau sejenisnya sebagai target ‘kejar setoran’ dalam bingkai konsep self assessment system, dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sangat kurang mendidik," tegasnya.

Ia juga memberikan saran, bahwa di saat-saat PPS tinggal menghitung hari ada baiknya target jangka pendek ‘kejar setoran’ diganti.  "Yakni dengan program jangka panjang yaitu terciptanya ekosistem perpajakan Indonesia yang bersih berlandaskan kejujuran dan keterbukaan semua pihak," terangnya.

Baca juga: Simbol Toleransi, UGM Bangun Kawasan Kerohanian

Sementara itu, Dosen FH Untar dan Wakil Rektor 1 Universitas Tarumanagara. Rasji mengatakan, upaya mengejar sukses PPS jangka pendek masih terkendala dengan belum semua masyarakat memahami PPS, persyaratan dan proses teknis PPS yang tidak mudah.  "Kesadaran membayar pajak masih belum tinggi, dan penegakan hukum pajak yang masih lemah. Karena itu, perlu upaya sosialisasi dan bimbingan teknis PPS yang intensif kepada setiap wajib pajak serta penegakan hukum yang kuat," tutupnya.

(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id