Kebebasan dalam Merdeka Belajar Rawan Disalahgunakan

    Ilham Pratama Putra - 16 Mei 2020 14:41 WIB
    Kebebasan dalam Merdeka Belajar Rawan Disalahgunakan
    Ruang kelas yang rusak di salah satu sekolah di Cibinong. Foto: medcom.id/Muhammad Syahrul.
    Jakarta:  Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu telah memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk mengambil berbagai keputusan terkait pendidikan di sekolahnya.  Di satu sisi, ini dapat menjadi celah pula bagi oknum kepala sekolah menyalahgunakan kebebasannya tersebut.

    Namun Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113, Jumono menilai hal ini membuat banyak kepala sekolah memanfaatkan situasi. Menurutnya, banyak kepala sekolah yang kemudian menjadi tak rela kekuasaannya diganggu.

    ?Salah satunya saat menentukan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Banyak kepala sekolah yang tidak rela masyarakat sekolah ikut terlibat dalam persoalan-persoalan anggaran itu," kata Jumono dalam Diskusi Daring bertema Mengurai Diskriminasi Pendidikan, Jumat malam, 15 Mei 2020.

    Baca juga:  Penindakan Kasus Korupsi di Sekolah Jarang Dituntaskan

    Padahal yang diharapkan dari Merdeka Belajar ialah sekolah dapat memiliki otonomi. Namun, karena berbagai kepentingan tertentu, mulai dari proses penggodokan anggaran secara bersama malah tak berjalan.

    "Kita akhirnya menemukan relasi antara masyarakat sekolah menjadi tak seimbang. Pemangku kepentingan kan bukan hanya kepala sekolah, ada guru ada komite sekolah yang harus dilibatkan," lanjutnya.

    Untuk itulah pengwasan dari dinas pendidikan pasca Merdeka Belajar semakin dibutuhkan. Agar ketika ada penyelewengan yang dilakukan kepala sekolah dapat segera diberi sanksi.

    "Jika tidak seperti itu Merdeka Belajar hanya omong kosong. Selama relasi tidak seimbang, merdeka-merdeka itu tidak pernah tercipta," jelas Jumono.

    Baca juga: Potensi Korupsi di Sekolah Terjadi Saat Pengaturan Anggaran

    Bagi Jumono, sejatinya hal ini hanyalah persoalan dasar. Namun karena ini mendasar, maka harus ada perharian lebih agar pengelolaan sekolah berjalan baik.

    "Kalau dari sini sudah tidak ideal, bagaimana kita meraih dan melahirkan karakter berbudi pekerti dan sebagainya. Sekolah jangan jadi tempat praktik politis," pungkasnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id