Pasal-Pasal Statuta Baru UI yang Diprotes Sivitas Akademika

    Arga sumantri - 25 Juli 2021 09:17 WIB
    Pasal-Pasal Statuta Baru UI yang Diprotes Sivitas Akademika
    Kampus Universitas Indonesia (UI). Dok Humas UI.



    Jakarta: Sejumlah sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait statuta baru yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021. Ada beberapa pasal yang diprotes para sivitas yang terangkum dari webinar bertajuk 'Menilik Statuta UI yang Baru', Sabtu, 24 Juli 2021.

    Webinar ini menghadirkan empat narasumber. Mereka yaitu dosen sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI Manneke Budiman, Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto, Dosen Hukum Pidana FH UI Gandjar Laksmana, dan Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra.

     



    Berikut pasal-pasal dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang secara eksplisit dipermasalahkan:

    Pasal 13

    Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan, terdapat perubahan ketentuan jumlah penerima beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa baru UI. Dalam statuta lama, kata dia, UI wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik terbaik namun kurang mampu , dengan ketentuan paling sedikit 20 persen dari jumlah mahasiswa baru pada jenjang sarjana.

    Sedangkan, dalam Pasal 13 ayat 4 PP Nomor 75 Tahun 2021, terdapat perubahan frasa '....paling sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima melalui pola penerimaan secara nasional'.

    "Implikasi yang mungkin terjadi hanya (mahasiswa baru) yang diterima dari SNMPTN atau SBMPTN saja," ujar Leon.

    Baca: Statuta Baru Nyaris Berikan Kekuasaan Penuh untuk Rektor UI

    Pasal 24

    Leon juga membeberkan, Pasal 24 ayat 4, 5, dan 6  memuat tambahan kursi anggota Majeis Wali Amanat (MWA) baru, yakni Anggota MWA Kehormatan sebanyak sembilan orang. Namun, kriteria dan alasan penambahan ini dinilai tidak jelas.

    Pasal 27

    Terdapat perubahan kriteria anggota MWA UI dalam statuta baru yang termaktub dalam pasal 27 ayat 3. Poin ini dinilai membuka peluang anggota partai politik (parpol) menjadi anggota MWA unsur masyarakat. Padahal, dalam statuta lama UI (PP Nomor 68 Tahun 2013), anggota partai politik dilarang menjadi anggota MWA.
     

    Halaman Selanjutnya
    Pasal 34 dan 35 Kedua…


    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id