Doni Koesoema Heran Penghapusan UN Turut Hilangkan BSNP

    Ilham Pratama Putra - 03 Mei 2021 17:48 WIB
    Doni Koesoema Heran Penghapusan UN Turut Hilangkan BSNP
    Ilustrasi. Foto/Istimewa



    Jakarta:  Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema mengaku heran, Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2021 turut menghilangkan BSNP sebagai sebuah institusi. Alasannya pun dinilai tidak masuk akal.

    Sebab, dasar penghapusan BSNP disebut terkait dengan penghapusan Ujian Nasional (UN). Doni meyakini tidak ada hubungan UN dengan BSNP, meskipun pihaknya sebagai penyelenggara UN.






    "Pemerintah sebenarnya bisa saja cukup menghapus pasal tentang tugas BSNP sebagai penyelenggaran UN, tidak perlu menghapus keberadaan BSNP sebagai badan," kata Doni dalam keterangannya, Senin, 3 Mei 2021.

    Padahal menurutnya, menyelenggarakan UN hanyalah tugas tambahan di BSNP. Pun tugas tersebut tidak ada di amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

    "Yang lebih mengherankan, badan dan lembaga lain yang memiliki nomenklatur juga dihapuskan," kata Doni.

    Selain BSNP, badan dan lembaga lain yang memiliki nomenklatur juga hilang, seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah dan Madrasah (BAN S/M), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)," jelasnya.

    Badan-badan tersebut menurutnya harus tetap hidup. Sebab di sanalah kontrol standar nasional pendidikan berada.

    "Beberapa jabatan yang memiliki tugas dan fungsi juga hilang, seperti pengawas sekolah untuk pendidikan formal dan penilik sekolah untuk pendidikan nonformal. Lebih lagi, peranan Dewan Pendidikan sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas untuk diatur dalam PP juga dihapus dan tidak diatur," terang dia.

    Baca juga:  BSNP Sebut PP 57 Tergesa-gesa dan Tidak Matang

    Dia pun mempertanyakan motif apa sebenarnya yang ada dibalik pembongkaran besar-besaran tersebut. Alasan tidak menyebutkan nomenklatur badan dan lembaga untuk menghindari stabilitas yang mematikan dinamika kelincahan dan fleksibilitas kebijakan pendidikan karena tantangan masa depan yang selalu berubah, tentu bisa diterima.
     



    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id