NUPTK Syarat Guru Honorer Terima Gaji dari BOS

    Banyak Guru Honorer Belum Kantongi NUPTK

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 12 Februari 2020 11:49 WIB
    Banyak Guru Honorer Belum Kantongi NUPTK
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta:  Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo meminta agar Pemerintah Daerah mempermudah guru honorer untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).  Menurutnya ini harus dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan mekanisme baru penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baru diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

    Salah satu poin kebijakan baru dana BOS adalah memperlonggar batas atas penggunaan BOS untuk membayar gaji guru honorer.  Yakni dari 15 persen menjadi 50 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah.

    Ke depan, dengan alokasi yang sudah ditambahkan tersebut, pembayaran guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan.  Yakni, guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

    Selain itu guru belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.  "Agar guru honorer bisa memperoleh gaji dari dana BOS tersebut, Pemda juga harus memberikan kemudahan untuk pengurusannya (NUPTK)," kata Heru kepada Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2020.

    Heru menjelaskan, yang acap kali menjadi pengganjal guru sulit memperoleh NUPTK salah satunya karena persyaratan Surat Keputusan (SK) guru honorer berasal dari kepala daerah.  "Pemda (Gubernur/Bupati/Wali Kota) sebagai supporting pelaksanaan Pendidikan di daerah.  Kami berharap agar pemda ini memberikan kemudahan bagi guru honor dalam pengurusan NUPTK . Sehingga ada peningkatan kesejahteraan guru honor di sekolah negeri yang selama ini belum sejahtera," kata Heru kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.

    Di sisi lain, Heru mengapresiasi kebijakan ini karena dinilai memberikan fleksibilitas kepada sekolah. Sehingga satuan pendidikan lebih mudah melakukan tata kelola anggaran BOS.

    Meski begitu ia mengingatkan, agar pembelanjaan barang dan jasa dari BOS  tetap harus transparan dan akuntabel, serta penggunaannya sesuai dengan aturan.

    "Misal  'SMPN 1001 Malam' guru honornya ada delapan , yang punya NUPTK hanya dua , maka Kepala Sekolah hanya boleh memberikan honor kepada guru honor yang mempunyai NUPTK . Di sinilah fleksibel tetapi dengan aturan," terangnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id