Mendikbud Lantik Anggota BSNP Baru

    Intan Yunelia - 11 Juli 2019 21:11 WIB
    Mendikbud Lantik Anggota BSNP Baru
    Pelantikan anggota BSNP periode 2019-2023. Kemendikbud/BKLM.
    Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy melantik anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) periode 2019-2023. Pelantikan tersebut diadakan di Graha Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.

    Anggota BSNP yang dilantik adalah Abdul Mu'ti (Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah), Ali Saukah (Guru Besar Universitas Negeri Malang), Arifin Junaidi (Ketua LP Ma’arif PBNU), Bambang Setiaji (mantan Rektor UMS), Doni Koesoema A (praktisi pendidikan)., Hamid Muhammad (mantan dirjen dikdasmen kemendikbud), Jansen Sinamo (motivator), Poncojari Wahyono (Dosen UMM), Romo E. Baskoro Poedjinoegroho (Kepala SMA Kanisius), Suyanto (Mantan Rektor UNY), Waras Kamdi (Guru Besar Universitas Negeri Malang), Bambang Suryadi (Ketua BSNP periode sebelumnya), Kiki Yuliati (dosen Unsri), Imam Tholkhah (Mantan direktur PAI Kemenag) dan Ki Saur Panjaitan (Yayasan Perguruan Tamansiswa). 

    Muhadjir berharap, para anggota BSNP terpilih mampu bekerja sama antar sesama anggota, dan dengan mitra kerja. "Mitra kerja BSNP di antaranya adalah BAN S/M (sekolah/madrasah), BAN PAUD PNF (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal), Dinas Pendidikan, dan Kementerian yang menangani bidang pendidikan," sebut Muhadjir dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

    Perlu diketahui, pembentukan BSNP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BSNP merupakan badan independen yang bertugas mengembangan dan mengevaluasi implementasi standar nasional pendidikan, menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), menilai kelayakan buku teks pelajaran, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. 

    Pada kesempatan yang sama, Mendikbud juga melantik Dadang Sunendar sebagai Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

    Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyadari pentingnya buku yang bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia sehingga perlu diciptakan iklim perbukuan yang kondusif.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id