Hambat PJJ, Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Bakal Ditinjau Ulang

    Ilham Pratama Putra - 14 Juli 2020 16:12 WIB
    Hambat PJJ, Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Bakal Ditinjau Ulang
    Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Nizam. Zoom
    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal meninjau ulang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 

    Pada pasal 53 di Permenristekdikti tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). "Memang Permen tersebut sedang kita tinjau dan sedang kita siapkan ekosistem yang baik," kata Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam, saat dikonfirmasi, Selasa, 14 Juli 2020.

    Nizam mengatakan pengkajian kembali aturan ini untuk memunculkan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas. Nizam berharap seluruh perguruan tinggi dapat menjalankan PJJ dengan baik.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menyebut pasal itu bermasalah akibat hanya memberikan izin bagi perguruan tinggi berakreditasi A untuk melakukan PJJ. Sementara, di tengah pandemi virus korona (covid-19), seluruh perguruan tinggi diminta untuk melakukan PJJ.

    Baca: Aptisi Minta Permenristekdikti Tentang PJJ Dicabut

    "Jadi ada gagal paham di kementerian, PJJ dijadikan perizinan baru. Dengan kata lain, sekarang semua perguruan tinggi melanggar peraturan," kata Ketua Aptisi, Budi Djatmiko, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR, Selasa, 14 Juli 2020.

    Aptisi mengaku telah membuat surat edaran kepada perguruan tinggi bukan akreditasi A agar tidak membuat laporan PJJ karena dinilai sebagai pelanggaran. Meskipun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta laporan PJJ pada 15 Juli nanti sebagai bahan evaluasi.
     
    "Saya sudah buat surat edaran, jangan lakukan. Kenapa? Karena kalau kita laporkan menggunakan PJJ, sementara Permen-nya tidak dicabut, itu semua perguruan tinggi melanggar undang-undang. Nah ini yang menjadi masalah pokok," lanjut Budi.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id