Rektor Unhan: Pelibatan TNI Libas Teroris Sudah Umum di Negara Maju

    Antara - 22 September 2020 21:01 WIB
    Rektor Unhan: Pelibatan TNI Libas Teroris Sudah Umum di Negara Maju
    Ilustrasi pasukan khusus antiteror TNI. Foto: Antara/Reno Esnir
    Jakarta: Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Amarulla Octavian menyatakan pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme bukan hal yang tabu. Sejumlah negara maju bahkan sudah lama mempraktikkannya.

    Untuk konteks Indonesia, pelibatan TNI dalam memberantas terorisme pun, menurutnya tak menyimpang. Hal itu merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang telah diatur di dalam undang-undang.
     
    "Sudah sesuai dengan UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Diatur di Pasal 43I ayat 1," kata Octavian saat menjadi pembicara dalam Webinar Seri Keempat bertajuk "Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional", di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.

    Dia menekankan perang melawan tindak pidana terorisme berkaitan dengan aksi militer dalam konteks penegakan hukum maupun kedaulatan. Perang melawan terorisme, lanjut dia, tidak lagi mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional semata. 

    "Sudah saatnya melibatkan banyak lembaga negara dan semua institusi pemerintah. Termasuk juga melibatkan semua negara dan organisasi internasional dunia," tutur Octavian.

    Pasal 43I UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme

    Peran Tentara Nasional Indonesia:
    (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
    (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

    Dalam perspektif TNI, aksi teror adalah salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria. Pertama, yaitu korban atau sasaran teror adalah pejabat negara serta institusi sipil dan militer yang menjadi simbol negara.
     
    Kedua, senjata yang digunakan adalah senjata pemusnah massal, nuklir, gas beracun, bakteri atau virus. Ketiga, terjadi di laut dan udara yang menjadi kedaulatan atau hak berdaulat Indonesia. Dan keempat, terjadi di kapal atau pesawat registrasi internasional berbendera Indonesia atau negara lain.
     
    "Jika suatu aksi teror terindikasi memenuhi salah satu atau lebih dari keempat kriteria tersebut, maka TNI sah demi hukum untuk bertindak mengatasinya," ucap dia.
     
     
     

    Dipraktikkan Amerika hingga Korea Selatan

    Menurut Octavian, di sejumlah negara maju, militer bahkan dilibatkan penuh mengatasi terorisme. Bahkan, militer menjadi bagian dalam lembaga keamanan nasional setempat.

    Dia mencontohkan Amerika Serikat memiliki kekuatan militer dalam menghadapi terorisme. Di antaranya ialah US Navy Seal dan US Delta Force. Setiap badan militer, baik US Navy dan US Delta Force, punya aturan main dan undang-undang tersendiri, tetapi berkomitmen bagaimana untuk bekerja sama.
     
    "Jadi, di Amerika Serikat itu pasukan antiterornya lebih dari enam. Mereka tidak melihat tumpang tindih kewenangan sebagai hal yang negatif. Tumpang tindih kewenangan justru dilihat positif, dalam arti bagaimana mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Baik itu dengan kepolisian, FBI, CIA, dan sebagainya," paparnya.
     
    Di Prancis, lanjut Octavian, penanganan antiterorisme ditangani oleh angkatan bersenjata Commandement des Operations Speciales. Sementara Inggris memiliki SAS British Army. Di Rusia ada Spetsnaz, di Jerman ada Grenzschutzgruppe-9, dan di Korea Selatan ada Special Forces Brigades.
     
    "Ini adalah contoh-contoh pasukan di dunia yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional negara masing-masing," jelas dia.
     
     
     

    TNI punya banyak pasukan antiteror

    Di Indonesia, lanjut Octavian, terdapat satuan antiteror seperti Satgultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Den Bravo Korpaskhas TNI AU, Densus 88 Polri, dan Koopsus TNI.
     
    "Jadi, kesan adanya tumbang tindih kewenangan terkait penanganan terorisme harus dilihat dari perspektif positif," ujarnya.
     
    Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengatakan pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme juga diatur di dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.
     
    "Kita pernah melihat apa yang terjadi di Malawi, Filipina, tiga tahun silam. Terorisme dapat berubah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan pertahanan sebuah negara jika tidak ditangani dengan tepat dan efektif," ucapnya.
     
    Selain itu, lanjut Meutya, perlibatan TNI dalam mengatasi terorisme di Indonesia sesungguhnya bukan hal yang baru. Ia mencontohkan suksesnya operasi Satgas Tinombala yang berhasil melumpuhkan teroris Santoso cs. Pelibatan tentara dalam menghadapi terorisme juga berlaku di banyak negara lainnya.
     
    Oleh karena itu, Komisi I DPR RI melihat pentingnya peran serta TNI sebagai salah satu elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme secara holistik di Indonesia.
     
    "Namun, kami melihat juga pelibatan tersebut harus melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak kontraproduktif dalam penanggulangan terorisme. Agar turut juga menjaga semangat reformasi dan iklim demokrasi di Indonesia," ucapnya.

    (UWA)
    Read All




    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id