Kemenko PMK Minta Sosialisasi Asesmen Nasional Segera Dilakukan

    Ilham Pratama Putra - 26 Oktober 2020 20:58 WIB
    Kemenko PMK Minta Sosialisasi Asesmen Nasional Segera Dilakukan
    Guru sedang mengajar di muka kelas, MI/Panca Syurkani.
    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk menggunakan  Asesmen Nasional (AN) yang berisikan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter pada 2021 untuk mengganti Ujian Nasional (UN). Namun sosialisasi terkait AN itu belum juga dilakukan.

    Untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memanggil Kemendikbud, pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu. Kemenko PMK meminta agar sosialisasi segera dilakukan.

    "Saya minta kalau (AN) dilakukan Maret atau April, kapan sosialisasinya? Sosialisasi itu penting, memang kendalanya sekarang karena desain belum matang, jadi bingung apa yang mau disosialisaiskan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, Agus Sartono dalam Webinar YouTube Pendidikan VOX Point, Minggu 25 Oktober 2020.

    Selain itu dia meminta agar sosialisasi tersebut dipersiapkan dengan matang. Pasalnya, belum ada payung hukum yang mengatur AN, begitu juga sosialisasi yang beredar baru dalam bentuk power point dan pdf.

    "Jangan sampai desain yang baik tapi persiapannya kurang, implementasinya amburadul. Saya ingatkan betul, memang dalam proses ini masih belum ada payung hukumnya, PP (peraturan pemerintah) kan harus diubah, naskah akademiknya juga Saya pertanyakan betul, jangan hanya power point saja," jelasnya.

    Baca juga:  Buku Kiat Sukses Asesmen Nasional Beredar di Sekolah

    Agus juga mendorong agar Kemendikbud dapat segera mengirimkan naskah akademiknya kepada Kemenko PMK. Agar naskah itu dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan ke masyarakat.

    "Saya berharap dua minggu itu selesai, sebelum ketemu DPR (9 November 2020) semoga lebih siap dan nanti akan dibahas internal. Jadi Saya ingatkan karena memang naskah akademiknya supaya di-share untuk kita bisa mengkritisi sebagai bagian pemerintah dan dijanjikan akan segera diberikan," ucapnya.

    Apalagi jika terdapat kesalahan penyampaian atau pemahaman informasi dari Kemendikbud kepada masyarakat. Kata dia, hal ini akan menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan.

    Dia tidak ingin, satuan pendidikan khususnya masyarakat salah mengartikan AN. Jangan sampai masyarakat berfikir AN hanyalah perubahan nama dari UN.

    "Makanya harus ada uji publik agar apa yang disampaikan itu tersampaikan, dengan itu kebijakan publik akan diterima dengan baik, karena mereka masyarakat mengambil kesimpulan dari apa yang dia dapat," tutupnya.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id