FSGI Ragu SKB Seragam Sekolah Ampuh Brantas Intoleransi di Sekolah

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 07 Februari 2021 20:31 WIB
    FSGI Ragu SKB Seragam Sekolah Ampuh Brantas Intoleransi di Sekolah
    Sekjen FSGI Heru Purnomo. Dok Medcom.id



    Jakarta: Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Seragam Sekolah belum cukup ampuh untuk menyelesaikan tindakan intoleran di sekolah.

    Terlebih jika keluarnya SKB 3 Menteri ini hanya merupakan tindakan reaktif dari pemerintah terhadap kasus di SMK Negeri 2 Padang.  Sejumlah pihak menilai, SKB ini sebagai upaya meredam gejolak yang muncul.






    FSGI berharap, jangan sampai SKB ini hanya sebagai tindakan reaktif pemerintah untuk meredam gejolak yang muncul dari kasus tersebut tanpa kajian dan tindak lanjut untuk menyelesaikan tindakan intoleran dalam bentuk lainnya di sekolah.  "FSGI sangat meyakini bahwa hadirnya SKB ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan tindakan intoleran di sekolah,” ungkap Heru dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Minggu, 7 Februari 2021.

    Baca juga:  FSGI: 30 Hari untuk Mencabut Perda Intoleran Terlalu Singkat

    Ia membeberkan, peristiwa di SMKN 2 Padang hanya satu dari deretan kasus intoleransi yang terjadi di sekolah. Tercatat sejak 2014-2021, ada sembilam kasus yang sama.

    Mulai dari SMA Negeri 2 Denpasar pada 2014 yang melarang siswa mengenakan jilbab lewat  tata tertib sekolah sampai SMAN 1 Gemolong Sragen pada 2020 lalu, yang memaksa siswa menggunakan jilbab oleh pengurus ROHIS.

    Baca juga:  SKB Seragam Sekolah Rawan Misinformasi, Sekolah Dibikin Bingung

    Ditambahkan Eka Ilham, guru SMK Negeri 1 Pali Belo Kabupaten Bima, bahwa berdasarkan hasil analisa kejadian pelarangan dan kewajiban mengenakan jilbab ini terjadi setelah reformasi yang beriringan dengan tumbuhnya politik identitas di Indonesia. Diikuti oleh arogansi mayoritas terhadap minoritas karena selama masa orde baru daerah-daerah terkekang dengan kekuatan sentralisasi pemerintah pusat.

    “Apalagi di masa orde baru penggunaan jilbab di sekolah benar-benar dilarang sampai dengan tahun 1991. Sehingga pertentangan antara kewajiban dan larangan penggunaan jilbab hampir tidak muncul ke permukaan,” ungkapnya.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id