Anies: Sanksi DIkeluarkan dari Sekolah Sudah Tidak Zaman

    Antara - 15 Oktober 2020 15:26 WIB
    Anies: Sanksi DIkeluarkan dari Sekolah Sudah Tidak Zaman
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: ANT/Ricky Prayoga
    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih untuk tidak bereaksi keras terhadap aksi para pelajar yang ikut dalam unjuk rasa Tolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.  Menurutnya, sanksi dikeluarkan dari sekolah (drop out) untuk menertibkan pelajar yang bermasalah dinilai sudah tidak relevan lagi dengan zaman.

    Anies menyebut, pihaknya tidak akan melakukan penertiban pada para pelajar yang ikut aksi demonstrasi, terlebih lagi sampai memberi sanksi untuk dikeluarkan dari sekolahnya.  Ia berpandangan, jika ada siswa yang bermasalah, artinya yang bersangkutan butuh diberi pendidikan lebih.

    Penanganan ini berbeda dengan orang dewasa, kata Anies, jika orang dewasa tersebut melakukan langkah yang salah, maka dia silakan dihukum.  "Kalau bagi kami, ini prinsip pendidikan, kalau ada anak yang memerlukan pendidikan lebih jauh, justru harus diberikan lebih banyak bukan justru malah dikurangi," kata Anies, di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2020.

    Jika anak seperti itu, maka hal itu artinya memerlukan waktu untuk dididik lebih jauh. "Karena itu Saya selalu sampaikan, sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," ujarnya.

    Menurut Anies, para pelajar tersebut justru harus mendapatkan banyak perhatian dari institusi sekolah agar ada yang membina mereka bahkan diberi tugas seperti mengkaji Undang-undang Cipta Kerja.

    "Jadi cara mendekati anak-anak ini harus diajak dialog lebih banyak. Nanti kalau sekolahnya sudah mulai, nanti gurunya bisa kasih tugas," ucapnya.

    Pemberian tugas itu, bukan hanya membuat sibuk para pelajar, tapi merangsang pendidikan yang lebih jauh untuk peduli pada bangsanya.

    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengimbau agar orang tua ikut mengawasi para pelajar agar tidak ikut aksi demonstrasi.  Terlebih lagi unjuk rasa yang rusuh atau bentrok dengan aparat keamanan.

    "Saat ini, Saya mengimbau orang tuanya untuk mereka mendidik anak-anaknya bersama di rumah dan orang tuanya membimbing mereka," kata Anies.

    Hal tersebut memperkuat pernyataan Anies pada Rabu malam, 14 Oktober 2020 yang menyebutkan bahwa tanggung jawab pelajar ikut berdemo bukan hanya di pihak sekolah, karena sedang tidak ada kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan akibat covid-19.

    "Lain halnya kalau hari biasa, kalau hari-hari sekolah kan sekolah biasa. Seperti dulu misalnya tahun lalu, guru menjaga agar anak-anak tetap berada di sekolah sampai jam sekolah selesai. Kalau sekarang lebih banyak di rumah," ujar Anies.

    Baca juga:  Pemda Ancam 'DO' Siswa yang Ikut Demo Tolak Omnibus Law

    Karena itu, ucap Anies, harus ada keterlibatan orang tua untuk mengawasi dan mengetahui kemana tujuan anak-anaknya pergi.  Terlebih di musim pandemi seperti sekarang ini.

    "Jadi, keputusan-keputusan untuk pergi harus pamit kepada orang tua apalagi pergi keluar di masa pandemi begini, kan berisiko," ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah pengaduan melalui aplikasi WhatsApp terkait pernyataan sejumlah Kepala Dinas Pendidikan yang mengancaman memberikan sanksi pada anak-anak yang ikut aksi demo UU Cipta Kerja. Ancaman mulai dari sanksi Drop Out (DO) atau dikeluarkan, mutasi ke pendidikan paket C, hingga mutasi ke sekolah pinggiran kota.


    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id