Guru di Sekolah Tidak Boleh 100% PNS

    Intan Yunelia - 29 Agustus 2018 19:07 WIB
    Guru di Sekolah Tidak Boleh 100% PNS
    Mendikbud, Muhadjir Effendy saat menerima dokumen Pokok PIkiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Medcom.id/Intan Yunelia.
    Jakarta:   Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, sistem zonasi guru akan mengatur komposisi antara guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dengan honorer secara proposional, sesuai dengan hasil pemetaan guru di daerah masing-masing.  Sehingga tidak boleh lagi ditemukan kasus,  di mana guru baik PNS maupun honorer yang menumpuk di satu sekolah.

    “Tidak boleh ada sekolah yang isinya PNS semua,” kata Muhadjir di sela-sela penyerahan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Bagi daerah yang tidak mengikuti aturan ini, akan menerima sanksi. Sanksi tersebut berdampak pada pencairan dana yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu)

    “Daerah tidak boleh lagi melakukan itu, dan saya sedang berbicara dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, nanti ada sistem reward and punishment terhadap sekolah yang tidak mematuhi peraturan (zonasi guru),” ujar Muhadjir.

    Menurutnya, rotasi guru dengan sistem zonasi ini harus dapat dilaksanakan sesegera mungkin. “Karena ini menyangkut perintah presiden, agar pendidikan itu bisa diarahkan untuk pemerataan kuantitas maupun kualitas,” tandasnya.

    Baca: Rotasi, Guru Juga Kena Sistem Zonasi

    Seperti diberitakan sebelumnya,  selain zonasi untuk siswa, pemerintah juga akan menerapkan sistem zonasi untuk guru.  Sehingga akan terpetakan distribusi guru di sekolah mana yang menumpuk, dan mana yang kekurangan guru.

    "Tidak ada lagi sekolah yang 100% gurunya PNS, dan tidak boleh lagi ada sekolah yang hanya punya satu guru PNS.  Harus merata dibagi, yang mana bersertifikat, belum bersertifikat, guru honorer bersertifikat dan belum, dibagi secara merata di masing-masing zona," Kata mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

    Zonasi bagi guru, lanjutnya dilakukan rotasi berdasarkan tour of duty, dan tour of area sesuai UU ASN (Aparatur Sipil Negara), di mana guru berada di tempat pengabdian selama 2-5 tahun, dan harus ada rotasi kalau sudah melebihi angka tersebut.

    "Jadi guru kalau sudah 2 sampai 5 tahun itu harus ada rotasi. Kemudian ada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), semua guru wajib pernah punya pengalaman di daerah itu,” pungkasnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id