comscore

Kemendikbudristek Pastikan Kurikulum Merdeka Memiliki Payung Hukum

Ilham Pratama Putra - 18 Februari 2022 15:50 WIB
Kemendikbudristek Pastikan Kurikulum Merdeka Memiliki Payung Hukum
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Foto: Zoom
Jakarta: Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo memastikan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki landasan dan payung hukum.

Hal ini menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat yang akan tidak adanya payung hukum yang menaungi kebijakan Kurikulum Merdeka ini.  Salah satunya ada di Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
"Hal itu mengatur ada perubahan yang cukup mendasar terkait standar nasional pendidikan bahwa kurikulum perlu mengacu pada empat standar, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, standar proses," ujar Nino kepada Medcom.id, Selasa 15 Februari 2022.

Ia mengatakan, atas PP itu pula pihaknya memiliki Permendikbudristek yang menjadi rujukan penerapan semua kurikulum yang kini diterapkan di Indonesia, baik itu Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, maupun Kurikulum Darurat.

"Kemudian Permendikbud itu digunakan sebagai acuan oleh semua kurikulum yang ada, kurikulum 2013 itu mengacu pada empat standar itu. Sekarang Kurikulum Merdekanya sendiri," jelas dia.

Memang, pada Permendikbud tersebut tidak disebutkan secara gamblang nomenklatur Kurikulum Merdeka. Sebab Kurikulum Merdeka baru diterapkan di sebagian sekolah.

Namun Ia memastikan nomenklatur Kurikulum Merdeka ada di dalam Keputusan Menteri. Dan saat ini, pria yang akrab disapa Nino itu menjelaskan jika Keputusan Menteri itu sudah di tahap final.

"Sudah ditanda tangani Pak Menteri sebetulnya, jadi ini tinggal teknis saja dimasukkan ke website. Jadi ada Keputusan Menteri yang khusus menjelaskan Kurikulum Merdeka ini," terang Nino.

Baca juga:  Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Dihapus, Skema Penerimaan Mahasiswa Baru Diatur Ulang

Nantinya, kata Nino, penyebutan Kurikulum Merdeka akan ada di Keputusan Menteri nomor 56/M/2022. Aturan tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajran.

"Jadi di situ menyebutkan nama kurikulumnya disebutkan secara spesifik, Kurikulum Merdeka," pungkas dia.

(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id