Dana BOS

    Respons PGRI Soal Dana BOS: Alhamdulillah Saja Dulu

    Ilham Pratama Putra - 15 Februari 2020 15:27 WIB
    Respons PGRI Soal Dana BOS: <i>Alhamdulillah</i> Saja Dulu
    Diskusi POLEMIK, dengan tama "Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?" di Hotel IBIS Tamarin, Jakarta (15/2). Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
    Jakarta:  Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Masa Bakti XXI, Didi Suprijadi mengapresiasi skema baru aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diubah menjadi tiga tahap dalam satu tahun.  Organisasi guru dengan anggota sekitar tiga juta guru ini juga memuji kebijakan maksimal separuh dana BOS yang kini bisa untuk menggaji guru honorer di sekolah.

    Didi berharap, dengan kebijakan yang baru, masalah-masalah yang muncul saat menggunakan skema lama tidak terulang lagi. Terlebih nantinya aliran dana BOS juga dapat diawasai secara akuntabel dan transparan.

    "Ini persoalan yang menjadikan dana BOS kerap memicu masalah. Apakah dengan sistem baru ini nanti di lapangan benar-benar akan ada fleksibilitas? Nanti kita buktikan di lapangan. Sekarang alhamdulillah saja dulu, karena hinga saat ini juga dana BOS sudah mulai turun di sebagian sekolah," ujar Didi dalam diskusi pendidikan, di Hotel IBIS Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu 15 Februari 2020.

    Apresiasi ini disampaikan Didi, tak lepas dari membaiknya pengelolaan dana BOS atas bantuan Kementerian Keuangan yang juga mengatur aliran dana BOS langsung ditransfer ke sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan Provinsi.  Dulunya, sebelum Permendikbud nomor 8 tahun 2020 resmi, aliran dana BOS dicap tidak jelas.

    "Dalam mekanisme yang lama, guru-guru tidak ada yang mau menjadi kepala sekolah (kepsek).  Mundur atau paling tidak menghindar.  Karena ribetnya BOS ini.  Bayangkan, untuk urusan dana BOS, yang dikejar-kejar itu selalu kepala sekolah," kata Didi.

    Menurutnya, kepala sekolah kerap diburu karena lambat mendapat BOS. Hal itu yang selalu menjadi kendala di sekolah.

    "Misal harusnya cair Januari, tapi baru diterima April. Ini kan jadi kesulitan membayar listrik atau mengganti sarpras yang rusak, harus diganti gimana. Belum lagi gaji guru honorer, dulu itu hanya 15 persen, itu pun bukan hanya untuk gurur honorer, tetapi judulnya untuk belanja pegawai," ungkap dia.

    Akhirnya, guru honorer hanya mendapat remah-remah dari dana BOS.  Bahkan kondisi tersebut membuat gaji honorer kerap terpotong nyaris di setiap tahunnya.

    "Akhirnya kepsek mesti gadai ini itu. Yang lebih rawannya lagi, kepsek terpaksa cari talangan ke rekanan. kalau sudah ambil barang ke rekanan biasanya memang boleh ambil barang dulu, dibayar belakangan saat BOS cair.  Tapi nanti harga yang dikenakan ke sekolah itu harga maksimal yang ada di e-budgeting.  Akhirnya uangnya lari tak jelas ke sana," lanjut Didi.

    Hal itu tentu menyebabkan potensi penyelewengan dana semakin besar.  Ia mencontohkan, jika ada belanja barang dengan dana BOS yang seharusnya hanya Rp8 juta, maka bisa dikenakan Rp10 juta. 

    Sedangkan selisih Rp2 juta itu yang kerap berpeluang untuk "dimainkan" antara rekanan dan oknum dari sekolah. 

    "Ujung-ujungnya guru honorer hanya dapat Rp300 ribu, dibayar tiga bulan sekali, dirapel pula. Bisa dibayangkan ada guru yang mau 'merdeka', tapi kala itu dia sendiri enggak merdeka," kata Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia ini.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id