DAK Fisik 2021, Pembangunan Sekolah Harus Lewat Asesmen PUPR

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 11 Juni 2020 15:05 WIB
    DAK Fisik 2021, Pembangunan Sekolah Harus Lewat Asesmen PUPR
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Direktur Dana Transfer Khusus Dirjen Pembangunan Keuangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menyebut Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan pada 2021 mengusung konsep ketuntasan. Tujuannya, pembangunan sekolah fokus seusai kebutuhan.

    Putu mengatakan, selama ini usulan pembangunan seringkali tidak komprehensif dan tuntas menyelesaikan pemasalahan kebutuhan sekolah. "Printilan-printilan menyebar ke mana-mana, silakan fokus saja," kata Putu dalam Webinar Sosialisasi DAK Fisik Bidang Pendidikan 2021 di kanal YouTube Kemendikbud RI, Kamis, 11 Juni 2020.

    Ia menjelaskan DAK fisik diberikan untuk memnuhi kebutuhan sekolah dan diminta dituntaskan dalam satu tahun. DAK juga bakal dialokasikan kepada sekolah sarana dan prasaranya belum sesuai standar. Dinas Pendidikan pun diminta mempunyai skala prioritas dalam menyusun usulan pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah.

    "Dalam pengalokasiannya misalnya satu sekolah tuntas dulu, atau dua atau tiga sekolah, mana yang paling prioritas. Itu tuntaskan dulu," jelasnya.

    Baca: Pengajuan Akun PPDB DKI Jakarta Dimulai Hari Ini

    Ia menerangkan usulan pembangunan maupun renovasi sarana dan prasana sekolah harus diasesmen secara teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

    "Kendala selama ini penilaian kondisi bangunan dinilai sekolah, tidak akurat karena tidak punya komptensi," tegasnya.

    Sistem pembangunan juga menggunakan kontraktual, atau sesuai dengan perjanjian. Pembangunan tak lagi swakelola lantaran dinilai membuat sekolah kerepotan dan tidak fokus pada pelayanan pendidikan.

    "Guru harus memikirkan proyeknya, beli besi, semen. Kepala sekolah sibuk, pendidikan jadi sedikit terbengkalai," ujarnya.

    Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami menambahkan, konsep ketuntasan ini memerlukan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk asesmen sekolah. Penyediaan sarana pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog. 

    "Kecuali terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesua peraturan perundangan,” jelasnya.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id