Rektor UNS Yakin Honorarium Kembalikan Gairah Dosen Meneliti

    Intan Yunelia - 23 Agustus 2019 19:38 WIB
    Rektor UNS Yakin Honorarium Kembalikan Gairah Dosen Meneliti
    Rektor UNS, Jamal Wiwoho. Medcom.id/Intan Yunelia.
    Jakarta: Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jamal Wiwoho mendukung rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberikan honorarium kepada dosen peneliti. Rencana ini diyakini akan memacu semangat para dosen untuk melakukan penelitian. 

    “Saya menginisiasi dan saya sepakat mana kala aturan khusus untuk honorarium peneliti tadi jadi diterapkan.  Kalau honornya sama sekali tidak ada, saya yakin hasrat untuk meneliti dari para dosen itu akan turun,” kata Jamal kepada Medcom.id, Jumat,  23 Agustus 2019.

    Jamal mengakui, bahwa tugas meneliti memang menjadi salah satu tugas pokok wajib tridarma perguruan tinggi selain pelaksanaan pendidikan dan pengabdian masyarakat.  Namun, tugas penelitian tidaklah mudah, cukup menyita waktu dan tenaga, terlebih lagi biasanya dilakukan di luar jam kerja seorang dosen.

    “Karena tidak hanya soal honor, tapi meneliti itu dalam konteks itu ya harus ada tenaga, waktu, pikiran itu harus diluangkan untuk itu,” jelas Mantan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti ini.

    Sejatinya, kata Jamal, usulan ini bukan hal baru.  Sebab sebelum skema honorarium untuk dosen peneliti dihentikan dosen yang menjadi ketua dan anggota peneliti pernah diperkenankan mendapatkan honor sebesar 30 persen dari total dana riset yang didapat.

    Baca:  Honorarium Dosen Peneliti akan Dibahas Tiga Lembaga Negara

    Namun sejak 2015 lalu tidak lagi diperbolehkan, sehingga honor penelitian yang diterima sejak ketentuan ditetapkan dapat menjadi temuan BPK.   “Dengan tidak boleh (dapat honorarium) karena audit BPK sekarang tentu ada masalah, para dosen kemudian agak lesu dalam bidang meneliti,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristekdikti akan membawa isu diberikannya kembali honorarium bagi dosen peneliti ke Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan tiga lembaga negara. Ketiga lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenristekdikti (Inspektorat Jenderal), dan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran).
     
    Meski wacana honorarium bagi dosen peneliti ini masih berada dalam tahap awal, namun diharapkan sudah dapat diterapkan di 2020. “Kami merencanakan ke depan itu akan mengadakan FGD dengan BPK, Ditjen Anggaran (Kemenkeu) dan Itjen (Kemenristekdikti),"kata Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti, Ocky Karna Radjasa kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Baca:  Kemenristekdikti Kaji Kebijakan Dosen Meneliti Dapat Honor
     

    Materi yang akan dibahas dalam FGD meliputi usulan honor bagi dosen peneliti, peningkatan status SK Dirjen Perbendaharaan nomor 9 tahun 2019 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 7 tahun 2019. Selain itu soal pencairan dana riset ke perguruan tinggi atau institusi riset. 




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id