Wajar PISA Jeblok, Ada Praktik Inkonstitusional di Daerah

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 10 Desember 2019 22:29 WIB
    Wajar PISA Jeblok, Ada Praktik Inkonstitusional di Daerah
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai wajar, jika hasil Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia 2018 merosot, posisi 72 dari 77 negara. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih adanya praktik inkonstitusional dari Pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengalokasikan 20 % APBD-nya untuk pendidikan.

    Wakil Sekertaris Jenderal FSGI Satriwan Salim mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan komitmen Pemda untuk mengurus pendidikan masih rendah. Mulai dari meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana, hingga minimnya pembelajaran yang berkualitas.

    "Itu semua terlihat dari politik anggaran pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsi di Indonesia yang jauh di bawah 20%. Ada ratusan daerah yang anggaran pendidikannya di bawah 15% (data Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud). Bahkan ada yang masih di sekitar 0-5%,"  jelas Satriwan, dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun (Catahu) FSGI di Hotel Rivoli, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

    Ia juga menegaskan, bahwa Pemda yang alokasi anggaran pendidikan masih di bawah 20 persen adalah inkonstutisional, sebab amanat UUD 1945 Pasal 31, yaitu minimal 20%.  "Jelas-jelas alokasi anggaran pendidikan daerah yang sangat rendah seperti ini adalah inkonstitusional alias bertentangan dengan perintah konstitusi," tegasnya.

    Sehingga maklum jika hasil PISA jelek, guru belum berkualitas begitu juga siswa. Ditambah lagi sarana dan prasarana yang minim.  Untuk itu FSGI mendorong agar Pemda serius memenuhi kewajibannya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD sesuai dengan perintah UUD 1945.

    Selain itu, FSGI juga mendorong agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meningkatkan kualitas koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam mengelola pendidikan.  Bukan tanpa alasan, koordinasi diperlukan agar ada sinergitas.

    Menurutnya, 'bos' atau pimpinan dari Pemerintah Daerah dan Kepala Dinas adalah Mendagri. "Karena 'bosnya' Pemerintah Daerah itu Mendagri bukan Mendikbud, Dinas Pendidikan, Pemda Kabupaten/Kota, siapa yang ACC (menyetujui)? APBD daerah dilihat dan disetujui Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri bisa meloloskan APBD yang sangat tidak manusiawi," tandasnya.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id