Kemendikbud: Payung Hukum Asesmen Nasional Sedang Disiapkan

    Ilham Pratama Putra - 06 Januari 2021 15:59 WIB
    Kemendikbud: Payung Hukum Asesmen Nasional Sedang Disiapkan
    ilustrasi Ujian Nasional. Foto: MI
    Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Ujian Nasional (UN) dan akan menggantikannya dengan Asesmen Nasional (AN) pada 2021. Saat ini, payung hukum untuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tersebut tengah disiapkan.

    "Kami juga sedang melakukan review terhadap regulasi AN untuk memiliki dasar hukum yang solid," kata Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno dalam Taklimat Media Akhir Tahun, Selasa, 5 Januari 2021.

    Termasuk juga pihaknya bakal mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) untuk AN. Serta Standar Operasional Prosedur (SOP) turut disertakan.

    Dia meyakini, dasar hukum itu akan selesai tepat waktu. Mengingat rencananya AN bakal dilaksanakan pada Maret 2021.

    Dasar hukum soal AN memang tengah dibicarakan banyak pihak. Salah satunya dari kalangan akademisi, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan.

    Baca juga:  Kemendikbud Diminta Jelaskan Payung Hukum Asesmen Nasional

    Cecep mempertanyakan status hukum AN karena asesmen tersebut merupakan pengganti UN. UN sendiri kata dia dipayungi hukum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003.

    "UN diganti menjadi AN, dasar hukumnya apa, kalau ini tidak ada dasar hukumnya, lalu di mana letak kepastian hukum, itu fundamental," kata Cecep dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Minggu, 20 Desember 2020.

    Dia meminta Kemendikbud memberikan penjelasan soal dasar hukum AN. Sebab, jika tidak ada landasan hukum maka AN rentan dijalankan tanpa koridor yang jelas bahkan melanggar hukum.

    "Apakah pemerintah dalam aspek legalnya ini payung hukumnya misalnya Permen, apakah Permen bisa pertabrakan dengan UU dan PP, orang hukum pasti bilang itu tidak bisa," jelas Cecep. 

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id