comscore

DPR RI-USK Bahas Rencana Perubahan UU Pemerintah Aceh

Renatha Swasty - 12 Mei 2022 16:40 WIB
DPR RI-USK Bahas Rencana Perubahan UU Pemerintah Aceh
Kampus USK. DOK USK
Jakarta: Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Syiah Kuala (USK) mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Pertemuan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“FGD ini diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan USK untuk memperoleh saran dari Bapak Ibu untuk konsep akademik terhadap UU Nomor 11,” kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, dikutip dari laman usk.ac.id, Kamis, 12 Mei 2022.
Indra menuturkan FGD merupakan bentuk keseriusan bersama membangun Aceh lebih baik. Dia menyebut FGD sekaligus bagian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yaitu hak untuk didengar, untuk dipertimbangkan masukannya, dan hak untuk diminta penjelasan terhadap tindak lanjut sebuah masukan. Indra mengatakan penyusunan RUU bukan hanya bagian dari tindak lanjut MK, tapi juga untuk mengakomodir keinginan masyarakat Aceh. Sehingga, memuat keadilan dan kesejahteraan Aceh.

“Berapa lama RUU ini akan selesai? Saya kira tergantung sikap kita, dalam menganggap UU ini urgensi untuk masyarakat Aceh, (terutama) keseriusan DPRA dan Pemprov Aceh dan semua stakeholder yang ada demi kemajuan Aceh,” tutur Indra.

Dia membeberkan data statistik menunjukkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Hal itu fakta yang tidak perlu dipertentangkan sebab diumumkan resmi oleh lembaga negara dan menggunakan metode ilmiah.

Persoalan lainnya, masih banyak komponen yang terbelah dari berbagai kepentingan. Hal ini merupakan PR ke depan untuk bergandengan tangan menyelesaikan masalah di Aceh dengan kerendahan hati.

“Saya ingin semua kita bergandeng tangan untuk menatap Aceh ke depan. Rancangan UU ini (setelah mendapatkan masukan) sesegera mungkin kami bawa ke badan legislasi untuk segera digodok,” tutur dia.

Sementara itu, Rektor USK Marwan mengatakan pembahasan ini sangat penting dan substansial. Sebab, akan menjadi acuan pemerintah menetapkan pemerintahan.

“Kita semua sadar UUPA belum mampu menjawab persoalan Aceh secara keseluruhan. Kita sangat berharap, perubahan UUPA ini tidak mendegradasi semangat yang ada di MoU Helsinki. Kita semua sepakat, MoU tersebut merupakan suatu kesepakatan yang perlu kita hargai bersama,” kata Marwan.

Dia menyebut ada dua hal penting yang perlu dijaga, yakni semangat perdamaian dan semangat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Dalam perjalanannya, UUPA banyak problematik.

Sehingga, perlu kajian bersama dan diberikan masukan. Selain itu, poin terpenting yang sama-sama harus dijaga yaitu MoU Helsinki tidak terdegradasi.

“Sinergis dengan peraturan yang ada, jangan sampai tumpang tindih. Seperti soal pengelolaan migas. Kita juga masih butuh dana Otsus. Dengan perubahan ini, paling tidak, dua persen bisa dipertahanan,” kata Marwan.

USK sudah beberapa kali mendiskusikan tentang rencana perubahan ini, seperti dengan Dewan Pertahanan Nasional maupun lembaga di Aceh. Marwan mengatakan paling penting dari UUPA adalah implementasi lebih baik lagi ke depan.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari DPR RI yang telah mempercayai USK menjadi host FGD ini. FGD dihadiri berbagai unsur, dari perguruan tinggi meliputi USK, UIN Ar-Raniry, Unimal dan UTU. Kemudian turut hadir Majelis Adat Aceh, Ulama Aceh, MPU, BRA, dan lainnya.

Baca: Belum Ada Respons Pempus soal Kekhususan Aceh dalam Kelola Minerba
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id