Nadiem Luruskan Perbedaan Kebijakan UN dan USBN

    Intan Yunelia, Citra Larasati - 23 Desember 2019 18:15 WIB
    Nadiem Luruskan Perbedaan Kebijakan UN dan USBN
    Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Medcom,id/Muhammad Syahrul Ramadhan
    Jakarta:  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim meluruskan pemahaman tentang penyesuaian kebijakan pokok pendidikan 'Merdeka Belajar'. Sebab, masih banyak yang keliru dan bingung dengan kebijakan baru tersebut. 

    Nadiem mengaku sering menemui masyarakat yang masih bingung membedakan antara Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

    Kerancuan kebijakan UN dan USBN ini, kata Nadiem, juga terjadi di media sehingga membingungkan masyarakat.

    "Saya sering baca di artikel Bapak Ibu (media massa), ada opini dari berbagai macam tokoh, (terlihat) belum 100 persen (mengerti).  Di masyarakat kadang (juga) ada kebingungan," kata Nadiem dalam Jumpa Pers di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

    Menurut Nadiem, untuk meluruskan kerancuan kebijakan antara UN dan USBN, masyarakat harus mengetahui perbedaan kedua ujian tersebut.  "Perlu ditegaskan, UN dan USBN adalah dua hal yang berbeda. Oke?," tegas Nadiem.

    Mantan Bos Gojek ini menjelaskan, USBN adalah tes untuk kelulusan.  "Tes kelulusan itu artinya dilakukan di kelas akhir 6, di akhir kelas 9, dan di akhir kelas 12.  Artinya itulah yang akan menentukan anak itu lulus dari SD, SMP, SMA," jelas Nadiem.

    Kebijakan USBN sebelumnya, ujian ini berstandar nasional dan penyelenggaraannya wajib menggunakan pola pilihan ganda.  Dari soal yang diujikan, 25 persennya merupakan soal titipan dari pusat, sisanya dibuat oleh guru dan sekolah.

    Menurut Nadiem, rata-rata guru dan sekolah membuat soal USBN dari soal-soal Ujian Nasional.  "Jadi kayak ada mini UN di sekolah-sekolah. Nah ini adalah kesalahan, kesalahan metode," tegas lulusan Harvard Business School ini.

    Nadiem mengatakan, pada 2020 USBN  diganti dengan ujian sekolah saja dan penentuan kelulusan ada di tangan sekolah. Tidak hanya berganti nama, namun ada perbedaan signifikan pada bagaimana cara sekolah menguji dan menentukan kelulusan siswanya.

    Ujian tidak lagi wajib dengan soal-soal pilihan ganda.  Guru bebas menggunakan varian model penilaian, mulai dari proyek akhir tahun, penilaian esai, karya tulis, atau portofolio lainnya .

    "Bahkan kalau guru tetap mau pakai pilihan ganda juga tidak apa-apa, tapi dibuat lebih mendalam, itu kan enggak bisa dilakukan secara nasional," kata Nadiem.

    Nadiem menegaskan, jika guru belum siap meninggalkan model pilihan ganda, itu akan dimaklumi. "Kalau guru masih mau menggunakan model sebelumnya (pilihan ganda) silakan," ungkap Nadiem.

    Nadiem juga tidak memaksa guru menggunakan metode yang baru. "Ini bukan pemaksaan, kalau belum siap tidak apa-apa.  Intinya di 2020 tidak ada lagi menggunakan standar dinas pendidikan atau standar ujian pilihan ganda.  Ini kebijakan yang mendukung kemerdekaan bagi yang menginginkan perubahan," tegas Nadiem. 

    Terkait UN, Nadiem menyebut selama ini menjadi alat ukur berstandar nasional.  Tujuannya untuk mengases (menilai) sistem pendidikan.  "Ya (penilaian) kualitas sekolah dan kualitas sistem over all," paparnya.

    Namun UN dilaksanakan di kelas akhir 6 kelas 9, kelas 12, dan yang keluar adalah nilai individual murid.  Akibatnya, UN sempat digunakan untuk kelulusan bahkan untuk pertimbangan seleksi ke jenjang berikutnya. 

    Nadiem mengatakan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang ujian nasional harusnya bersifat mengevaluasi sistem.  Bukan mengevaluasi prestasi siswa seperti yang selama ini terjadi.

    "Itulah kenapa sekarang diubah. Pertama kita ganti waktunya di tengah-tengah (bukan di akhir jenjang). Salah satunya agar tidak bisa digunakan untuk seleksi masuk (jenjang berikutnya).  Kedua untuk memberikan waktu ke sekolah untuk benerin dirinya. (Dari UN) sekolah akan dapat formatif feedback, dapat input," pungkas Nadiem.

    Sebelumnya Nadiem menyampaikan sejumlah penyesuaian kebijakan pokok pendidikan di antaranya terkait UN dan USBN.  Nadiem memaparkan akan mengganti UN dengan sistem Asesmen Kompetensi Minimum, sedangkan USBN akan diganti dengan Ujian Sekolah saja tanpa embel-embel berstandar nasional.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id