Pengganti UN Jangan Membebani Siswa

    Whisnu Mardiansyah - 11 Desember 2019 20:32 WIB
    Pengganti UN Jangan Membebani Siswa
    Siswa mengikuti simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019). ANT/Siswowidodo.
    Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak lagi menggunakan Ujian Nasional (UN) sebagai penilaian akhir siswa. Pengganti UN harus lebih baik dan tidak membebani siswa.

    "Harus lebih bagus. Karena UN ini bikin stres semua pihak. Siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan bupati wali kota juga stres. Dari situ saja saya kira ini harus lebih baik," kata Syaiful di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengamini UN tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Bahkan isu penghapusan UN bergulir di setiap pergantian pemerintahan.

    "Ini sebenarnya isu lama, kita dukung karena Mas Nadiem mengeksekusi ini," tegasnya.

    Syaiful tak habis pikir baru tahun ini ada menteri yang berani mengambil keputusan itu. Padahal masalah pelaksanaan UN terakumulasi tanpa adanya pemecahan masalah.

    "Yang jelas ini sudah lama disuarakan oleh pegiat pendidikan, karena memang terasa betul UN tidak relevan bagi dunia pendidikan kita," pungkasnya.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menetapkan sistem asesmen baru menggantikan Ujian Nasional (UN). Sistem asesmen ini mulai diterapkan di 2021. 

    "Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," kata Nadiem pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 'Merdeka Belajar', di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

    Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. 

    "Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik di level internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study)," tutur Nadiem. 



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id